Jangan Ceroboh

“Menekan like (menyukai postingan) saja sudah pelanggaran, itu yang tidak diketahui ASN. Jadi kami langsung menghubungi mereka dan meminta menghapus postingannya.”(Kepala BKPP Berau, Muhammad Said)

Empat ASN Diduga Terlibat Politik

TANJUNG REDEB, DISWAY – Posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada tegas diatur oleh negara. Harus netral. Faktanya, masih ditemukan ASN terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon. Tak terkecuali di Bumi Batiwakkal.

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

Diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Muhammad Said, sudah empat ASN diduga terlibat politik praktis. Menyatakan mendukung ke salah satu pasangan calon melalui media sosial (Medsos).

“Sejauh ini, baru itu yang kami temukan. Indikasinya, postingan mereka (ASN) di medsos mengarah unsur politik,” katanya kepada Disway Berau, Senin (21/9).

Atas temuan itu, pihaknya langsung mengambil langkah persuasif. Bukan berupa teguran atau penindakan. Namun, pemahaman harus netral. Karena, diakui Said, tidak sepenuhnya ASN mengetahui aturan tersebut. Ceroboh dan tidak mempelajari postingan terlebih dulu. Ada unsur politik atau tidak.

  • kpu kutim1
  • kpu kutim2
  • kpu kutim3

“Menekan like (menyukai postingan) saja sudah pelanggaran, itu yang tidak diketahui ASN. Jadi kami langsung menghubungi mereka dan meminta menghapus postingannya,” jelasnya.

Sisi lain, tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sehingga, pihaknya tidak bisa langsung memproses, sebelum menerima laporan dugaan keterlibat politik praktis oleh ASN.

“Ketika ada rekomendasi dari Bawaslu, baru kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Said berharap, seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, tetap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik. Tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ASN, melayani masyarakat. Bukan menjadikan pesta demokrasi sebagai ajang karier.

Pihaknya pun tidak segan-segan menindak pegawai yang melanggar poin-poin larangan ASN. Sesuai Keputusan Bersama tentang pedoman pengawasan netralitas ASN di pilkada serentak 2020, yang ditandatangani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kami tetap berkoordinasi dengan Bawaslu. Segala masukan, saran dan pendapat akan kami tindak lanjuti, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan ASN. Komitmen menegakkan aturan,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Berau, Nadirah  mengatakan, pihknya belum menerima laporan terkait dugaan netralitas ASN. Kendati demikian, netralitas ASN tetap dijaga dan diawasi. Tujuannya, agar kontestasi politik dapat berjalan secara jujur (fairplay) dan adil, antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi.

Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam. Tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan kepemiluan, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan kementerian.

Bawaslu memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum, hanya sebatas menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di luar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya).

“Apabila menemukan pelanggaran netralitas ASN, akan kami tindak. Baik itu berupa temuan maupun laporan yang bersumber dari masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan proses klarifikasi dan meneruskan ke KASN. Jika terbukti melakukan pelanggaran, KASN yang berhak menjatuhkan sanksi. Bukanlah Bawaslu.

“Kami hanya sebatas mengumpulkan bukti-bukti awal, yang dilengkapi klarifikasi dan kajian terhadap dugaan pelanggaran oknum ASN. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

ucapan pemkab mahulu

Dijelaskan Nadirah, aturan netralitas ASN terdapat banyak aturan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017.

Disebutkannya, terdapat empat aturan yang mengatur netralitas ASN.

Seperti Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak memasukkan delik pelanggaran netralitas ASN dalam nomenklatur larangan. Tetapi diatur dalam prinsip (asas) dan kewajiban. Kendati demikian, terdapat juga makna larangan.

“Karena siapapun yang dikenai kewajiban, pasti juga dikenai larangan untuk mentaati kewajiban tersebut,” terangnya.

Selain tidak merumuskan dalam delik larangan, UU ASN juga tidak terlalu terperinci merumuskan prinsip-prinsip maupun kewajiban-kewajiban yang mengikat ASN. Masih sangat bersifat umum dan membutuhkan perincian dari regulasi turunannya. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan turunan lain.

Namun, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Terlibat hingga menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Sedangkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42/2004 juga memerintahkan PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Pasal ini diperinci kembali melalui Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017. Yaitu, berupa larangan melakukan perbuatan yang mengarah keberpihakan atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

“Harapan kami, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahui aturan-aturan yang terkait dengan netralitas ASN. Dan di tahun-tahun politik ini kami akan menindak tegas ASN yang tidak Netral.” tegasnya. */JUN/APP

kpu kukar

Saksikan video menarik berikut ini: