Aturan Denda Rp 1 Juta di PPU, Begini Ketetapannya

Tidak semua orang langsung didenda Rp 1 juta. Seperti yang ramai diperbincangkan warga PPU belakangan.

PPU, nomorsatukaltim.com – Tok. Peraturan Bupati (Perbup) Penajam Paser Utara (PPU) nomor 38 tahun 2020 telah disahkan. Kebijakan yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (prokes), Senin (21/9/2020).

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menghadapi situasi pandemi ini.

Ada beberapa sanksi dikenakan bagi yang melanggarnya. Wajib menggunakan masker. Yang digunakan dengan benar. Yaitu menutupi hidung, mulut hingga dagu. Saat berada di luar rumah.

Lalu wajib menjaga kebersihan. Mencuci tangan. Serta menerapkan physical distancing, jaga jarak. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Pun menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

“Sanksi paling tinggi denda administratif. Besarnya Rp 1 juta,” kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 PPU, Arnold Wayong.

Sanksi denda itu bersifat opsional. Ada beberapa pilihan. Terendah teguran tertulis. Lalu kerja sosial. Membersihkan fasilitas umum. Ada lagi menyediakan 200 masker untuk dibagikan ke masyarakat.

Jadi tidak serta merta semua pelanggar langsung didenda Rp 1 juta. Seperti yang banyak diperbincangkan publik.

“Kecuali orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau bukan yang diwajibkan isolasi mandiri, tapi melanggar. Baru dikenakan denda Rp 1 juta itu,” kata Arnold yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU itu.

Selain pada perorangan, subjek yang bisa dikenai sanksi ialah para pelaku usaha. Bagi yang abai melakukan penerapan prokes di wilayah usahanya.

Sanksinya beragam juga. Mulai dari teguran tertulis, sanksi sosial, penyedian 200 masker, denda administratif Rp 1 juta hingga pencabutan izin usahanya.

ucapan pemkab mahulu

Sebaliknya, bagi pelaku usaha yang taat. Akan mendapatkan sertifikasi prokes dari Pemkab PPU.

Sejak diteken, perbup ini belum diberlakukan secara penuh. Dalam 7 hari ke depan masuk tahap sosialisasi Perbup.

Ada tim yang bakal turun ke titik-titik ramai lingkaran masyarakat. Lalu juga ke perusahaan-perusahaan.

“Ada tim gabungan dari semua SKPD, lalu juga TNI-Polri,” sebutnya.

Selain turun ke lapangan, spanduk sosialisasi juga dipasang. Saat ini yang sudah terpasang ada sekira 18 baliho. Masih akan ditambah lagi. Tersebar di empat kecamatan. Titiknya di tempat yang mudah terlihat masyarakat.

Dalam penegakkan, leading sektornya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

“Nanti juga akan dibentuk tim untuk turun ke lapangan. Gabungan antara Satpol-PP dan lembaga lainnya,” ucap Kepala Satpol-PP PPU, Andriani Amsyar.

Akan ada pemantauan, pengawasan dan razia. Lalu bisa juga dari pengaduan masyarakat.

“Kita maksimalkan semua personel hingga ke tingkat kecamatan. Kelurahan dan desa,” tambahnya.

Kemudian nanti akan ada pendataan untuk yang terjaring. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan menerbitkan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Dalam keterangannya tertuang identitas pelanggar. Pasal yang dilanggar, tindakan yang diberikan sampai batas waktu pemenuhan sanksinya.

“Ada dua PPNS yang kami datangkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” terang Aad, sapaannya.

Di samping itu, ada kriteria yang bakal menjadi penilaian dalam pemberian sanksi. Tak serta-merta pelanggar membayar Rp 1 juta.

“Nanti ada pertimbangannya. Mereka yang sudah terjaring akan terdata. Kalau sudah berkali-kali melanggar, bisa saja langsung didenda,” urainya.

Untuk denda administratif yang masuk itu akan masuk ke kas daerah. Ada Surat Ketetapan Denda Administratif (SKDA) juga yang diterbitkan. Sebagai bukti denda itu disetor ke sana.

baca juga: COVID-19 di Bontang, Banyak Tertular Tapi Banyak yang Sembuh

“Kita optimalkan dulu sosialisasi perbup ini. Bukan dendanya yang kami cari. Tapi ketaatan masyarakat dalam prokes,” tutupnya. (rsy/ava)

Saksikan video menarik berikut ini: