Berkutat di Infrastruktur dan Legalitas, Lahan KIK Baru 30 Persen Dimanfaatkan

Infrastruktur Kawasan Industri Kariangau

Pengembangan kawasan industri dan ekonomi masih terbentur infrastruktur. Serupa dengan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kawasan Industri Kariangau (KIK) memiliki masalah sama. Alhasil, investor lebih banyak menunggu gerak cepat pemerintah.

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Hingga kini jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan lahan Kawasan Industri Kariangau (KIK) baru mencapai 30 persen. Jumlah itu dari total lahan yang Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 3.565 hektare.

1. Kawasan Strategis Provinsi Kaltim

KIK merupakan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Kota Balikpapan. Kawasan ini salah satu untuk mendukung upaya transformasi ekonomi Kaltim sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RTRW Kota Balikpapan.

Berdasarkan data Bappeda Litbang Balikpapan. Luas peruntukkan kawasan industri seluas 3.565 hektare dengan kawasan terbangun 2.721 hektare. Dan seluas 848 hektare untuk fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos).

Baca Juga: Kawasan Industri Kariangau, Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ibu Kota Baru

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

2. Untuk Kegiatan Industri

Kawasan industri di Kariangau ini diperuntukan kegiatan industri. Di antaranya industri agro, kontruksi, minyak dan gas, perkayuan dan transportasi.

Menurut Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Agus Budi Prasetyo, dalam kawasan industri terdapat lahan milik Pemerintah Provinsi Kaltim seluas 300 hektare, dan Pemkot Balikpapan seluas 180,4 ha.

“Lahan milik Pemkot Balikpapan saat ini statusnya dalam proses sertifikat. Sebagian sudah ada sertifikatnya. Pengelolaan kawasan industri oleh Perusda Balikpapan,” kata Agus Budi Prasetyo saat dijumpai baru baru ini.

Baca Juga: Industri di KIK Masih Beroperasi Normal

Lahan milik pemprov Kaltim telah memiliki sertifikat. Sebagian sudah dioperasikan atau dimanfaatkan. Perusahaan yang telah beroperasi yaitu Semen Gresik, PT KKT, dan PLN. “Tersisa 167,3 hektare belum dimanfaatkan,” ucapnya didampingi Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Bappeda Litbang Balikpapan, Arfiansyah.

3. Sudah 15 Perusahaan Beroperasi

Ia menjelaskan, ada 15 perusahaan yang mengoperasikan industrinya. Dari 15 perusahaan yang beroperasi itu rata-rata berada di bagian selatan KIK. Sedangkan yang berada di kawasan utara hanya ada 2 perusahaan. Salah satunya yaitu PT Wilmar Nabati.

ucapan pemkab mahulu

“Kendala yang ditemui di kawasan utara KIK karena infrastruktur belum selesai. Di mana akses jalannya adalah ke Jembatan Pulau Balang,” terang Arfi.

Sedangkan di bagian Selatan KIK, akses jalan sudah bisa dilalui. Sehingga banyak investor yang melirik di kawasan tersebut. Meskipun belum sepenuhnya jalannya mulus. Tahun ini ada peningkatan jalan poros Selatan KPI Kariangau sekitar 7,6 kilometer.

“Anggarannya melalui APBD Kota Balikpapan 2020 senilai Rp 10 miliar. Ditambah dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan dalam kawasan rencana fungsional tahun 2023,” beber dia.

Pembangunan Jembatan Pulau Balang saat ini telah mencapai 89 persen lebih. Ditargetkan selesai Maret 2021. Saat ini jumlah akses dari Balikpapan sudah terbuka. Pembebasan lahan di kawasan Kariangau menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. “Dulu sebelum ada COVID 19 selesai untuk buka badan jalan,” imbuh Arfiansyah.

Jembatan Pulau Balang menjadi pilihan perlintasan dari Penajam Paser Utara ke Balikpapan tanpa menggunakan kapal fery. Jalur dari jembatan terhubung ke KIK dan Tol Balikpapan-Samarinda. Alur melalui laut menuju lokasi ibu kota negara baru.

Agus menilai masih minimnya jumlah investor yang ingin beroperasi di KIK karena terkendala infrastruktur. “Kemungkinan karena akses jalan ya. Infrastruktur di kawasan tersebut belum sepenuhnya jadi,” ujarnya. Disebutkannya, apabila dihitung kemungkinan sekitar 30-40 persen perusahaan industri yang sudah beroperasi.

Apabila infrastruktur sudah terealisasi dipastikan kawasan industri ini akan tumbuh. Apalagi di wilayah Kaltim ditetapkan sebagai Ibukota Negara (IKN) baru. “Karena kawasan ini nantinya akan ter-connecting juga dengan kawasan industri Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU). Apabila akses jalan penghubung sudah jadi,” ulasnya.

4. Legalitas Lahan Juga Jadi Kendala

Manager Divisi Properti, Supporting Kawasan Kariangau Perusda Balikpapan Didi Purnomo mengatakan, sekitar 130 hektare lahan di KIK belum termanfaatkan. Karena saat ini dalam proses penyelesaian legalitas lahan dan mengkaji rencana pembangunan depo kontainer.

“Beberapa perusahaan industri yang berminat di lokasi kami. Akan tetapi masih menahan diri untuk investasi dikarenakan pandemi,” sebut Didi Purnomo.

Selain masih menunggu legalitas lahan. Kendala infrastruktur juga menjadi persoalan bagi investor yang ingin masuk ke KIK. “Benar, infrastruktur juga jadi kendala,” ucapnya dengan singkat dalam pesan singkatnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, KIK memiliki potensi sebagai pusat kawasan industri penunjang aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) di Kaltim.

Namun, kondisi lahan KIK masih belum clean dan clear sehingga belum siap ditawarkan sebagai kawasan industri. “Permasalahan KIK lainnya adalah belum adanya fasilitas pendukung,” kata Tutuk SH Cahyono, baru-baru ini.

Ia menambahkan, cukup banyak perusahaan beroperasi di sekitar KIK memanfaatkan pelabuhan Karingau yang sudah beroperasi dengan baik. “KIK ini sudah memiliki izin untuk KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi),” imbuh dia. (fey/eny)

Saksikan video menarik berikut ini: