Jerat Biaya Pencalonan yang Mahal

Jerat Biaya Pencalonan yang Mahal
Mantan Bupati Kutim Ismunandar bersama istrinya yang juga mantan Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria Riarinda Firgasih, saat dibawa ke rumah tahanan KPK. (IN)

Jakarta, Nomorsatukalim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan untuk melakukan surpervisi terhadap rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Supervisi ini dilakukan agar proses pesta demokrasi langsung ini bisa berjalan tanpa money politic maupun politik transaksional.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, ongkos penyelenggaraan pilkada serentak masih terbilang mahal. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui, seseorang yang hendak maju mencalonkan diri sebagai wali kota ataupun bupati harus memiliki modal berkisar Rp 20-30 miliar. Sementara untuk maju sebagai calon gubernur dibutuhkan Rp 20-100 miliar. “Tentu hal ini harus bisa diperbaiki,” ujar Lili, Jumat (18/9).

Biasanya untuk menyiasati hal ini, calon kepala daerah akan membuat kesepakatan dengan pengusaha yang bersedia untuk mensponsori ongkos pencalonannya. Mantan komisioner LPSK ini mengatakan, hasil penelitian diketahui 70 persen calon kepala daerah didukung sponsor. Dalam hal ini merupakan pengusaha.
Imbasnya, ketika ada pengusaha yang mensponsori biaya pilkada, maka saat salah satu calon menang, pengusaha tersebut akan mendapatkan balas jasa. Balas jasa yang diterima biasanya dipermudah pengurusan izin. Tidak hanya itu, ketika ada proyek, maka pengusaha yang sudah mengongkosi tadi akan dimenangkan dalam hal tender. Yang terakhir, usahanya akan mendapat perlindungan dari kepala daerah yang diongkosinya.
“Dengan adanya kegiatan ini, tentu suatu pemerintahan tidak akan berjalan sehat. Karena pasti akan ada campur tangan pengusaha yang sudah membantu calon kepala daerah menempati posisinya,” ujar perempuan yang dikenal supel ini.

Melihat permasalahan ini, menurut Lili, KPK akan ikut andil dalam mencipatakan pilkada berintegritas. Pihaknya akan menggelar pendidikan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan lembaga ataupun pemerintah.

Sasaran peserta adalah 3 elemen dalam pilkada: para peserta pilkada. Dalam hal ini calon kepala daerah. Kemudian pihak penyelenggara. Seperti KPUD maupun Bawaslu. Yang terakhir, warga yang memiliki peran penting dalam menyukseskan pilkada serentak.
“Bentuk edukasinya antara lain menciptakan kondisi politik yang berintegritas. Memilih calon kepala daerah bukan berdasarkan ajakan ataupun rayuan. Tapi lebih kepada kapabilitisa para calon yang ada. Di situ kita akan hadir,” ujar Lili.

CALON TUNGGAL

Jerat Biaya Pencalonan yang Mahal
TITO KARNAVIAN

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez, memaparkan faktor calon tunggal meningkat di Pilkada 2020. Salah satunya karena petahana dan biaya politik yang mahal.
“Ada beberapa asumsi. Yang pertama adalah kondisi yang mempengaruhi calon tunggal menguat adalah faktor petahana,” kata Arya dalam Diskusi Publik LHKP PP Muhammadiyah Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal yang ditayangkan di YouTube Rumah Pemilu, Rabu (9/9).

Ia mengatakan, sebanyak 23 dari 28 daerah yang diikuti calon tunggal merupakan calon petahana. Calon petahana maju kembali di pilkada. Karena memiliki elektabilitas dan finansial yang kuat.

Adapun faktor kedua mengapa calon tunggal menguat di Pilkada 2020 adalah faktor biaya politik yang mahal. Pada masa pandemi COVID-19, biaya politik mahal, sementara kampanye dibatasi. Sehingga diduga kandidat yang kurang populer akan berpikir ulang mengikuti kontestasi pilkada. Sementara itu, parpol juga akan berpikir-pikir mengenai siapa calon yang didukung.

“Dalam situasi tersebut, faktor pandemi yang menambah mahalnya biaya politik, ditambah waktu yang panjang, situasi bisnis yang enggak pasti, akan membuat kandidat yang berpeluang mendapatkan dukungan adalah petahana dan pengusaha. Karena dia punya modal politik dan ekonomi. Karena mereka yang punya saving hari ini. Yang punya cash banyak,” ungkapnya.

Selanjutnya, faktor sistem pencalonan internal partai. Untuk mengajukan pencalonan alternatif dibutuhkan persyaratan yang tidak mudah. Karena membutuhkan sejumlah kursi di DPRD.
Arya mengatakan, faktor basis partai mempunyai kontribusi terhadap menguatnya calon tunggal di pilkada. Ia mengatakan, ternyata daerah yang diisi calon tunggal adalah basis partai tertentu.
“Ternyata di sebagian besar daerah yang diisi calon tunggal, mayoritas itu ternyata adalah basis kuat salah satu partai di Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Semarang, Grobogan, Badung, Ngawi, Kediri, dll. Calon tunggal, pada saat itu daerah itu dikuasai basis salah satu partai,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan sementara Bawaslu, hingga saat ini terdapat 28 daerah yang diikuti bakal calon tunggal di Pilkada 2020. Sebanyak 12 di antaranya merupakan calon tunggal yang terkait dengan PDIP.
“Saya menemukan bahwa 12 dari 28, itu hampir setengah daerah yang punya calon tunggal ternyata punya hubungan dengan PDIP,” katanya.

Pertama, dari 12 itu, kader PDIP yang maju sebagai kepala daerah ada di 10 daerah. Dari 10 calon kepala daerah kader PDIP tersebut 8 di antaranya petahana, 1 dinasti di Kediri, 1 dari DPRD.

Kemudian dari 12 itu, 2 calon PDIP maju sebagai wakil bupati petahana, dan 1 pengusaha. Arya mengatakan, pengusaha tersebut juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan PDIP.
“Jadi kalau kita lihat hampir setengah calon tunggal itu punya hubungan politik, mayoritas sebagai kader, semuanya mungkin kader PDIP. Jadi faktor partai itu mempengaruhi,” katanya.

PENYEBAB KORUPSI
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan berbagai macam persoalan yang sering kali dihadapi dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satunya masalah korupsi yang melekat dalam kehidupan pejabat di daerah.
Mantan Kapolri ini pun membeberkan salah satu faktor penyebab mengapa pejabat di daerah sering kali melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Tito, salah satu penyebab lahirnya tindakan korupsi oleh pejabat pemerintahan di daerah karena biayai politik yang tinggi. Dalam setiap konstestasi seperti pilkada.

“Pemilu atau pilkada membutuhkan biayai tinggi. Sehinggga menjadi akar dari budaya korupsi,” kata Tito dalam dalam webinar bertajuk Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada yang diselenggarakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jakarta, Senin (31/8).

Tito menjelaskan, mahalnya ongkos politik dalam setiap pilkada di Indonesia tidak sebanding dengan gaji yang akan diterima oleh kepala daerah. Perbandingan yang tak seimbang antara gaji dan biaya politik inilah yang membuat pejabat sering kali melakukan korupsi.

Ia menjelaskan, para pendiri bangsa telah mendirikan negara Indonesia dengan sistem demokrasi. Hal ini tercatat secara jelas dalam ideologi negara ini: Pancasila.
Sebagai wujud pelaksanaan sistem demokrasi, jelas Tito, maka dilaksanakanlah pemilu dan pilkada dalam siklus 5 tahunan. Adanya pilkada tidak akan mengubah sistem bernegara menjadi oligarki atau negara teologis.
“Founding fathers kita sudah mendirikan negara ini sebagai negara demokrasi. Artinya negara ini negara demokrasi. Tidak akan menjadi negara oligarki. Atau negara teologis,” tegas Tito.
Pada kesempatan yang sama, ia mengingatkan, masih ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kebebasan dan demokrasi di Indonesia untuk mengganti sistem bernegara dan dasar negara Indonesia dengan paham lain yang mereka yakani.

Karena itu, Tito berharap, seluruh warga bangsa mesti tetap berkomitmen pada sistem yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa: demokrasi Pancasila.

Senada, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Hifzil Alim mengatakan, korupsi tak lepas dari biaya politik yang mahal. Saat mencalonkan diri, para pejabat tidak mengukur kemampuan finansial dan berpikir bahwa uang yang telah dikeluarkan harus dikembalikan.
“Itu enggak boleh. Menjadi pejabat publik bukan soal bisnis. Tapi soal amanah. Kalau ngukurnya bisnis, berapa dia telah keluarkan, dia akan meminta kembali,” ucapnya.

Selain itu, Hifzil menilai, filosofi negosiasi politik dalam pembahasan anggaran saat ini sudah berubah. Negosiasi politik tidak lagi ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Tapi untuk konsesi politik.

Jerat Biaya Pencalonan yang Mahal
TITI ANGGRAINI

“Kalau mau aman, eksekutif harus mengakomodasi keinginan-keinginan legislatif. Itu yang membuat pembahasan anggaran, muncul yang namanya uang ketuk palu itu,” sebutnya. Uang ketuk palu ada, juga karena dilegitimasi oleh sifat-sifat permisif dari pemilih. Saat pemilihan, masyarakat pun menerima uang yang diberikan oleh calon kepala daerah tersebut.

Untuk menekan biaya politik tinggi, Hifzil menilai, parpol memiliki peran besar: dengan tidak meminta mahar politik.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate pun mengakui biaya politik memang sangat tinggi. Baik untuk pencalonan maupun pemenangan. “Itulah yang membuat calon kepala daerah saat terpilih akan berusaha untuk mengembalikan modalnya tersebut. Korupsi masih terjadi juga lantaran orang masih melihat kekuasaan ialah cara untuk memperkaya diri,” katanya.

SOLUSI DARI PERLUDEM
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan 2 solusi menangani mahalnya ongkos pilkada. Solusi itu dilihat dari aspek pembiayaan pilkada dan aspek biaya politik.
“Mengenai ongkos pilkada, bisa dilakukan penataan pengelolaan tahapan pilkada,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Pengelolaan bisa dimulai dari penetapan e-rekapitasi yang bisa menekan biaya petugas dan ongkos rekapitulasi. Dia juga mencontohkan penyederhanaan desain surat suara yang lebih murah dan efisien. Pemutahiran data pemilih bisa dengan konsolidasi data berbasis e-KTP. “Itu bisa disederhanakan,” katanya.

Selain itu, Titi juga menyebutkan pentingnya penataan metode kampanye. Menurutnya, kampanye tidak harus berorientasi pada unjuk massa yang selama ini menjadi pendekatan. “Seperti rapat umum yang jor-joran. Itu enggak edukatif. Termasuk rapat yang enggak harus di hotel, oleh penyelenggara pemilu, itu bisa lebih efisien dari sisi desain penyelenggaraan,” ujarnya.

Solusi kedua, dari sisi ongkos politik. Mahalnya biaya calon kepala daerah berpangkal dari praktik mahar politik dan jual beli suara. “Pendekatan yang tidak berbasis program. Tapi berorientasi figur,” sebutnya.

Solusi dari masalah ini, kata Titi, parpol harus berbenah. Untuk memastikan mata rantai praktik ilegal itu terputus. Ia khawatir jangan sampai parpol tidak siap berdemokrasi secara adil dan demokratis, dan justru memberangus hak rakyat dalam pilkada langsung.

Titi menyoroti tidak adanya batas belanja kampanye yang berlebihan. Kelebihan belanja kampanye itu juga tak akuntabel dalam proses pelaporan ke KPU. “Jadi, praktik kompetisi yang enggak kompetitif dan adil yang memicu biaya tinggi.

Ia menyayangkan logika berpikir yang justru menyalahkan pilkada secara langsung. Alih-alih membenahi kelembagaan parpol yang menjadi penyumbang masalah, pilkada tidak langsung malah jadi salah satu pertimbangan dan memutus hak rakyat berpartisipasi dalam proses politik.

Menurut dia, semua masalah bermuara dari regulasi pilkada, perilaku parpol, dan penegakan hukum. “Sebenarnya, solusi ada. Tapi enggak bisa diambil. Karena setengah-setengah dan enggak serius memberi solusi melalui aturan main dan penegakan hukum yang tegas,” jelas dia. (dtk/tmp/bi/qn)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar