Membaca Motif Ahok Membongkar Aib Pertamina

Membaca Motif Ahok Membongkar Aib Pertamina
Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama. (INT)

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan publik. Mantan gubernur DKI Jakarta yang kini duduk di kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu tiba-tiba membongkar satu per satu aib raksasa migas nasional.

Mulai dari direksi yang disebut suka melobi menteri, direksi yang bergaji sama meski sudah pindah jabatan, kebiasaan perusahaan yang doyan “ngutang”, hingga kinerja eksplorasi yang minim. Tanpa angin, tanpa hujan, semuanya dibuka ke publik. Meski tak secara rinci.

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa melihat ada unsur kesengajaan dari aksi bongkar aib Pertamina yang dilakukan Ahok. Sebab, ia meyakini “seblak-blakannya” sosok Ahok, pasti ia sadar bahwa aib perusahaan tidak boleh dibongkar ke publik. Kecuali memang sengaja.

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

Apalagi, Ahok duduk di kursi komisaris yang notabene melakukan pengawasan dan memberi arahan secara internal ke direksi. Artinya, ada unsur kesengajaan. Agar hal-hal yang tidak dikehendakinya ini diketahui oleh publik dan turut diamini.

“Saya tidak tahu motivasi Ahok apa. Tapi dari awal kan memang dia selalu bilang dia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benahi Pertamina. Mungkin cara yang seperti ini yang mau dia pakai. Selain itu, mungkin ini sudah titik kulminasi. Sehingga meledak-lah,” ujar Fabby, Rabu (16/9).

Persoalannya, kenapa harus diumbar ke publik? Menurut Fabby, hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan di publik. Apalagi hal-hal yang disinggung Ahok merupakan aib. Bukan sebuah prestasi.

  • kpu kutim1
  • kpu kutim2
  • kpu kutim3

Fabby menduga Ahok sengaja membuka ke publik karena tidak mendapat dukungan di internal Pertamina. Hal ini, katanya, dikuatkan dengan pernyataan Ahok yang menyatakan tidak tahu-menahu soal ganti direksi Pertamina pada beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan celetukan soal direksi yang suka melobi menteri. Artinya, kata Fabby, ada sinyal bahwa Ahok tidak sepenuhnya punya wewenang komisaris di internal perusahaan.

Arti lain, ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar jabatannya yang bisa mengontrol Pertamina. Fabby menduga hal ini karena seharusnya hasil pengawasan di internal perusahaan disampaikan oleh Ahok ke Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN yang juga merangkap sebagai Wakil Komisaris Pertamina Budi Gunadi Sadikin.

Lebih jauh lagi, Ahok seharusnya bisa “curhat” alias mencurahkan isi hatinya ke Presiden Jokowi. Namun hal ini tidak dilakukannya.

“Biasa saja ada kekuatan lain di luar Pertamina. Tapi bisa mempengaruhi tata kelola perusahaan di dalam. Yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh presiden dan menteri. Maka Ahok sampaikan,” ucapnya.

“Kalau benar, pertanyaannya, siapa? Tentu ini patut jadi perhatian presiden dan DPR. Karena akan berdampak ke rakyat,” sambungnya.

Sementara di luar maksud Ahok membongkar aib Pertamina, Fabby tak serta-merta sepakat dengan tudingan Ahok soal Pertamina yang disebut doyan “ngutang”. Untuk mengakuisisi sumber minyak di luar negeri. Sebab, kebijakan akuisisi sumber minyak itu sejatinya sudah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Bahkan, Pertamina mendapat penugasan untuk menambah sumber minyak mereka. Sementara untuk mengambil alih sumber-sumber minyak itu, memang mau tidak mau perlu dilakukan. Dengan tambahan pembiayaan utang.

“Pertamina sedang diminta memperbesar aset. Jadi di satu sisi tetap butuh utang. Tapi kan akuisisi ladang minyak di luar negeri ini kan rencana lama. Untuk meningkatkan cadangan minyak kita. Persetujuan Kementerian ESDM dan Pertamina sudah diminta,” terangnya.

Namun, Fabby menduga Ahok tidak setuju bila Pertamina mengambil alih ladang minyak Occidental di Ghana dan Uni Emirat Arab. Sebelumnya, rencana ini sempat diungkap ke publik. Dengan nilai akuisisi mencapai US$ 4,5 miliar.

“Kalau yang dimaksud itu, saya juga tidak setuju. Karena harga minyak lagi tidak bagus. Karena COVID-19. Banyak yang tidak yakin harga minyak akan kembali ke US$ 70 per barel. Tapi harus dijelaskan oleh Ahok. Yang mana yang tidak setuju utangnya itu,” tuturnya.

TIDAK DIBENARKAN

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara memberi penilaian yang berbeda. Menurutnya, apa pun maksud Ahok, entah baik atau sekadar cari sensasi, tetap saja hal itu seharusnya tidak dilakukan dan menunjukkan ketidakcakapannya sebagai komisaris utama.

Ketika dilakukan, maka ada hubungan yang tidak baik di internal perusahaan. Baik antara Ahok selaku komisaris dengan direksi, maupun Ahok dengan pemerintah. Seperti menteri hingga presiden. Apalagi tindakan seperti ini tidak dibenarkan oleh aturan pengelolaan dan etika perusahaan.

“Jadi Ahok juga tidak berfungsi dengan benar sebagai komisaris. Buktinya, ada keputusan-keputusan yang tidak diketahuinya. Padahal fungsi komisaris adalah pengawasan dan pemberi masukan. Sementara dia bilang selama ini selalu rapat minimal seminggu sekali. Jadi selama ini ngapain?” kata Marwan.

Dari kejadian ini, Marwan menilai pangkal tanggung jawab pada akhirnya ada di Presiden Jokowi. Ia mempertanyakan alasan menempatkan orang yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

“Kenapa tidak bisa menempatkan komisaris yang bisa berhubungan baik dengan direksi? Kalau pun direksi yang semena-mena, kenapa bisa? Kalau benar, ini bisa jadi presidennya yang presiden boneka. Kenapa selama ini seperti itu?” ucapnya.

Menurut Ahok, dengan membuka urusan internal ke publik, bukan berarti mantan gubernur DKI itu benar. Mengingat masalah yang kompleks.

“Di sisi lain, presiden dan menterinya tidak jalan dengan fungsi yang benar juga. Termasuk kebijakan pemerintah untuk Pertamina,” sambungnya.

Di sisi lain, terkait kinerja Pertamina yang disinggung Ahok, Marwan menilai hal-hal yang disesali Ahok ini sejatinya tidak dia mengerti. Misalnya, soal utang.

Marwan menyebut perusahaan pelat merah itu terpaksa menumpuk utang. Karena mendapat penugasan dari pemerintah. Untuk menalangi kebutuhan anggaran subsidi BBM. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 109 triliun. Dalam 2 tahun terakhir.

Alhasil, ketika ingin melakukan aksi korporasi lain, Pertamina kehabisan dana. Harus mengandalkan utang. “Beban subsidi yang seharusnya ditanggung APBN, tapi pemerintah paksa Pertamina yang tanggung dan biasanya setahun dibayar setelah audit BPK. Tapi tidak dibayar dan terakumulasi. Itu yang ganggu kinerja Pertamina. Jadi, kalau mau disalahkan, ya salahkan pemerintah. Kenapa banyak utang,” tekannya.

Bahkan, pemerintah seharusnya turut bertanggung jawab atas beban kemahalan BBM yang ditanggung masyarakat selama 6 bulan pandemi COVID-19. Sebab, pandemi menekan harga minyak dunia. Namun pemerintah tak juga menurunkan harga BBM.

“Kita yang seharusnya bisa nikmati BBM murah. Jadi tidak punya kesempatan. Satu semester ini kita tanggung kemahalan BBM sampai Rp 24 triliun. Ini karena pemerintah. Jadi masalah Pertamina sampai rakyat, itu ada di pemerintah. Pemerintah yang harus tanggung jawab,” pungkasnya.

UTANG PERTAMINA

Utang PT Pertamina (Persero) mendadak jadi sorotan publik. Karena disinggung oleh Ahok. Bahkan, Ahok sempat mengungkapkan kekesalannya. Karena perusahaan minyak nasional itu terus menambah utang.

Dalam sebuah unggahan video di akun Youtube POIN, Ahok menyebut utang BUMN itu mencapai US$ 16 miliar atau setara Rp 237,6 triliun (kurs Rp 14.850 per dolar AS). Namun, kata Ahok, Pertamina masih terus berpikir untuk menambah utang. “Udah utang US$ 16 miliar. Tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesel nih,” ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Ahok menyebut, biasanya Pertamina menarik utang untuk memenuhi kebutuhan biaya akuisisi kilang minyak di luar negeri. Padahal, menurutnya, akuisisi di luar negeri tidak serta-merta perlu dilakukan. Karena perusahaan sebenarnya memiliki 12 titik sumber minyak yang belum dieksplorasi. “Ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak,” ucapnya.

Lantas, seberapa besar utang Pertamina sebenarnya? Berdasarkan Laporan Keuangan Pertamina per 30 Juni 2020 yang belum diaudit, perusahaan memiliki utang sebesar US$ 40,56 miliar atau setara Rp 602,43 triliun. Jumlah utang naik 13,1 persen dari US$ 35,86 miliar pada 31 Desember 2019.

Utang itu terdiri dari utang jangka pendek US$ 13,14 miliar atau Rp 195,12 triliun dan utang jangka panjang US$ 27,42 miliar atau Rp 407,18 triliun. Utang jangka pendek naik 8,05 persen dari US$ 12,16 miliar dan utang jangka panjang meningkat 15,69 persen dari US$ 23,7 miliar.

Utang jangka pendek terdiri dari pinjaman jangka pendek US$ 2,14 miliar, utang usaha US$ 3 miliar, utang pemerintah US$ 1,17 miliar, utang pajak US$ 719,9 juta, beban akrual US$ 2,65 miliar, utang obligasi US$ 391,37 juta, dan lainnya.

Sementara utang jangka panjang terdiri dari utang pemerintah US$ 783,31 juta, utang obligasi US$ 14,56 miliar, liabilitas pajak tangguhan US$ 3,66 miliar, dan lainnya.

Sedangkan total aset perusahaan sebesar US$ 70,22 miliar atau naik 4,68 persen dari sebelumnya US$ 67,08 miliar pada akhir tahun lalu. Total ekuitas perusahaan US$ 29,66 miliar atau turun 4,96 persen dari US$ 31,21 miliar.

MOTIF TERTENTU

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat, kemarahan Ahok terhadap manajemen Pertamina ada motif tertentu. Entah apa, tapi yang pasti Ahok sebenarnya bisa memarahi direksi Pertamina secara langsung atau internal.

“Menurut Undang-Undang (UU) tentang BUMN, direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS di sini pemerintah (menteri) memiliki kewenangan besar. Jadi seharusnya Pak Ahok sebagai komisaris utama hampir mustahil tidak dilibatkan,” ungkap Fithra, Kamis (17/9).

Ia menjelaskan, kewenangan komisaris di perusahaan pelat merah mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam Pasal 6 dituliskan pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas.

Lalu, Pasal 31 menyebutkan, komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasihat kepada direksi.

Artinya, Ahok memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengontrol Pertamina. Tanpa harus koar-koar ke publik. Harusnya ia bisa mematahkan seluruh kebijakan yang dianggap tak membawa dampak positif bagi perusahaan.

Karenanya, ia menilai kemungkinan besar ada motif tertentu di balik keputusan Ahok membeberkan aib direksi Pertamina ke publik. Pertama, ia menduga Ahok kesal. Karena kinerja perusahaan yang anjlok sepanjang semester I-2020.

Diketahui, Pertamina membukukan rugi bersih sebesar US$ 767,91 juta setara Rp 11,13 triliun (kurs Rp 14.500 per dolar AS) pada paruh pertama tahun ini. Kerugian itu disebabkan oleh pendapatan perusahaan yang turun dan kerugian selisih kurs.

“Saat kemarin Pertamina rugi kan Pak Ahok juga diserang: kok rugi. Nah, dengan video ini mungkin ia ingin menunjukkan kalau bukan salah Pak Ahok. Tapi salah direksi,” tutur Fithra.

Kedua, Fithra menduga Ahok sudah menasihati direksi. Hanya saja, direksi tak mendengarkan nasihat tersebut. Sehingga Ahok kesal.

Apapun motifnya, ia menilai tak seharusnya Ahok mengumbar borok manajemen perusahaan ke publik. Menurut dia, hal ini lebih baik diselesaikan secara internal.

Jika direksi tak mendengar nasihat Ahok, sambung Fithra, Ahok bisa dengan mudah mengadukan hal itu ke Menteri BUMN Erick Thohir atau Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ahok bahkan bisa meminta langsung ke Erick untuk mencopot direksi Pertamina.

“Pak Erick paham dengan bisnis.Sudah tahu bagaimana cara kelola BUMN. Pak Ahok hanya perlu konsultasi saja. Tidak perlu ke publik,” terang Fithra. Jadi, Ahok bukannya tak bisa berbuat apa-apa. Ahok justru punya kekuatan cukup besar di Pertamina.

Senada, Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, direksi dan komisaris biasanya melakukan pertemuan secara rutin setiap bulan. Hal itu dilakukan untuk membicarakan kebijakan-kebijakan bisnis yang akan dilakukan.

“Di pertemuan itu, komisaris bisa bertanya secara leluasa jika ada keputusan strategis yang harus dibahas. Kalau ada yang tidak setuju, bisa dibahas di situ. Harusnya saluran itu digunakan. Yang dipertanyakan apakah sudah melakukan saluran itu belum,” kata Toto.

Apabila direksi membangkang, Ahok seharusnya tak perlu pusing. Toto menyatakan, Ahok adalah seorang komisaris yang mewakili kepentingan pemerintah.

Jadi, kalau ada masalah di perusahaan, Ahok bisa mengadu ke Kementerian BUMN. Di sini, Kementerian BUMN adalah wakil pemerintah yang mengurus perusahaan pelat merah.

“Jika ada masalah, tinggal lapor ke pemilik saja (pemerintah-Kementerian BUMN). Pak Ahok bisa lapor bahwa direksi salah jalur dan dianggap melanggar. Minta buat RUPSLB. Pergantian direksi,” jelasnya.

Dalam Pasal 15 UU BUMN memang disebutkan pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. Lalu, pihak yang berhak mengangkat dan memberhentikan direksi adalah menteri.

Ia pun menyayangkan sikap Ahok yang membuka aib direksi Pertamina ke publik. Menurutnya, apa yang dilakukan Ahok sebagai komisaris utama perusahaan pelat merah tidak lazim.

“Itu menurut saya tidak lazim di dunia. Fungsi komisaris mewakili pemerintah. Kalau ada apa-apa, ya tinggal lapor ke pemerintah,” jelas Toto.

CATATAN SERIUS

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengungkapkan, pihaknya menghargai pernyataan Ahok. Menurutnya, apa yang disampaikan Ahok sejalan dengan program restrukturisasi perusahaan.

“Kami menghargai pernyataan Pak BTP (Ahok) sebagai komisaris utama yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi. Agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif,” kata Fajriyah.

Ia menyatakan, Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Selain itu, perusahaan juga menjalankan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan seluruh kebijakan yang diambil sesuai dengan prosedur.

Kementerian BUMN pun buka suara. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai Ahok sebagai komisaris utama Pertamina mempunyai hak bicara kepada publik.

“Menjawab Pak Ahok sebagai komisaris utama, tentunya itu adalah urusan internalnya di Pertamina. Kami berikan ruang bagi komisaris dan direksi untuk lakukan komunikasi,” tutur Arya.

Namun, Arya meminta komunikasi yang dilakukan ke publik tetap dilakukan dengan cara yang baik. Begitu pula komunikasi antara komisaris dan direksi di internal. “Kita sih tetap minta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi,” pungkasnya.

Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menilai pernyataan Ahok yang menyebut adanya praktik tidak sehat di tubuh Pertamina perlu menjadi catatan serius.

“Publik mesti melihat statement Ahok itu sebagai statement seorang komisaris di Pertamina. Dan itu saya kira wajar. Karena Ahok sedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi),” kata politisi PDIP itu kepada wartawan, Rabu (16/9).

Menurutnya, Ahok menjalankan tupoksinya sebagai pengawas dan memberi nasihat sebagaimana yang disebut dalam UU BUMN Nomor 19/2003. Sehingga tidak perlu ada yang kebakaran jenggot. Apalagi sampai meminta presiden Jokowi mencopot Ahok. Harus diakui, kata dia, memang selama ini banyak persoalan di tubuh Pertamina.

“Pernyataan Ahok bisa dijadikan pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara ketat di tubuh Pertamina,” kata Darmadi. (cnn/bi/qn)

kpu kukar

Saksikan video menarik berikut ini: