Pemekaran Direspons

GUBERNUR Kaltara Irianto Lambrie bertemu Dirjen Otda Akmal Malik dan Dirjen Keuangan Daerah Ardian, Rabu (16/9). (HUMAS PEMPROV KALTARA)

JAKARTA, DISWAY – Usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), kembali disampaikan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie ketika bertemu Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, Rabu (16/9).

Karena seperti diketahui, usulan pemekaran daerah di provinsi ke-34 ini, sudah disampaikan sejak beberapa tahun. Usulan DOB di Kaltara yaitu Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apau Kayan, dan Kabupaten Bumi Dayak.

Usulan DOB itu, kembali disampaikan Irianto, karena Dirjen Otda Akmal Malik usai melakukan kunjungan ke Papua, untuk menindaklanjuti usulan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi.

“Berkaitan dengan itu, saya mengharapkan kepada Dirjen Otda untuk dapat menyisipkan pemekaran kabupaten dan kota di Kaltara yang telah diusulkan,” kata Irianto.

Menurutnya, pemekaran wilayah di Kaltara juga sangat penting. Yakni dalam rangka kepentingan strategis nasional. Sebab, posisi Kaltara yang berada di wilayah perbatasan dan memenuhi syarat untuk kepentingan strategis nasional. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan itu, kata Irianto, sangat direspons Dirjen Otda. Dan, pihaknya akan memberikan telaahan kepada Mendagri Tito Karnavian.

Beberapa bulan lalu, Irianto bersama pimpinan DPRD Kaltara, Bupati Bulungan, dan tim dari Pemprov Kaltara, juga telah menemui Mendagri Tito Karnavian. Pada kesempatan itu, juga membahas usulan pemekaran wilayah di Kaltara.

Dikatakan Irianto, dari pertemuan itu, setelah mendapat banyak masukan dan arahan dari Mendagri, Pemprov Kaltara bersama pihak terkait lainnya, akan mereview naskah kajian akademis pemekaran di Kaltara. Termasuk rencana pembentukan DOB Tanjung Selor, dengan melengkapi pertimbangan-pertimbangan yang super khusus.

“Setidaknya, ada 4 alasan super khusus yang perlu kita berikan. Untuk disampaikan nanti secara resmi kepada beliau (Mendagri),” ujarnya.

Empat alasan super khusus itu, yakni Kaltara adalah daerah utama penyangga ibu kota negara baru di wilayah Kaltim. Kaltara juga adalah bumper pertahanan dan keamanan yang utama bagi ibu kota negara baru, karena letaknya yang berbatasan dengan sejumlah negara.

Di Bulungan pun, kata Irianto, akan menjadi sumber energi terbesar yang menunjang ibu kota negara baru. Kemudian, beban Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi, namun hanya berstatus kecamatan.

Selain itu, garis perbatasan darat Kaltara dengan negara bagian Sabah, Malaysia, sepanjang 1.038 kilometer. Termasuk kerawanan wilayah sebagai daerah perbatasan. Untuk itulah, beberapa wilayah di perbatasan seperti Sebatik, Krayan, Kabudaya dan Apau Kayan, sangat perlu dipertimbangan untuk bisa dimekarkan.

Pada hari yang sama, Irianto juga bertemu Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian. “Beliau berjanji akan membantu dan memberikan perhatian khusus dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Termasuk evaluasi APBD Kaltara,” ujarnya. HMS

Komentar