Daring Lebih Baik

Budi Harianto (HENDRA/DISWAY)

Bawaslu Pantau Media Sosial

TANJUNG REDEB, DISWAY – Tahapan kampanye Pilkada 2020 tak lama lagi bakal dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, menyampaikan rambu-rambu maupun aturan main untuk berkampanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang pasti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga terus memantau,

Ketua KPU Berau Budi Harianto menyebut, tahapan kampanye mulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Terkait mekanisme atau aturan kampanye tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.

“Intinya, pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemik COVID-19, wajib melaksanakan protokol kesehatan. Terutama saat kampanye,” ujarnya, Selasa (16/9).

Disebutkan Budi, pada pasal 57 PKPU 6/2020 menyebutkan, setidaknya ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam Pilkada tahun ini.

Di antaranya, pertemuan terbatas dengan peserta maksimal 50 orang, untuk rapat umum maksimal 100 peserta dengan jarak minimal 1 meter. Dengan ketentuan, rapat terbuka atau kampanye dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga 17.00 Wita.

Pada pasal itu juga mengatur pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon juga dengan jumlah terbatas. Selain itu juga mengatur penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Untuk, penayangan iklan kampanye di media massa, baik media cetak maupun elektronik, harus sesuai dengan tahapan pemilu yakni saat masa kampanye. Sehingga tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sementara untuk Pasal 58 menyebutkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog diselenggarakan di ruangan tertutup atau dalam gedung dengan prokes ketat. Peserta yang datang juga diwajibkan untuk jaga jarak minimal 1 meter da menggunakan masker,” ungkapnya.

Kendati demikian, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, baik partai pengusung maupun pasangan calon atau tim kampanye mengupayakan kampanye itu bisa dilakukan secara daring.

“Sementara debat publik hanya dapat dihadiri pasangan calon, tim kampanye, dan penyelenggara kegiatan saja itu sesuai dengan pasal 59,” ujarnya.

Dikarenakan pandemik, penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat. Bahkan, saat debat publik, penyelenggara kegiatan tidak dianjurkan menghadirkan tamu undangan, maupun pendukung masing-masing pasangan calon.

Akan tetapi, pada Pasal 63 kampanye dapat dilakukan dengan sejumlah rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf g. Seperti melakukan rapat umum atau kampanye panitia kegiatan dapat menggelar pentas seni, kegiatan olahraga berupa jalan santai, kegiata sosial berupa bazar, dan donor darah. Serta memperingati hari jadi partai politik.

“Tetapi seluruh kegiatan itu harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Selain menyangkut tentang kewajiban penerapan protokol kesehatan metode pelaksanaan kampanye di tengah pandemik, PKPU 6/2020 juga berisi tentang perlakuan pasangan calon yang terpapar COVID-19.

“Perlu diketahui, meski positif COVID-19 bakal calon tersebut tidak akan gugur di Pilkada hanya tahapan pemeriksaan kesehatannya saja yang ditunda,” ujarnya.

Disampaikan Budi, Pilkada kali ini hampir dipastikan digelar di tengah Pandemik COVID-19. Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Berau.

“Terkait pengawasannya juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu. Kami Tentu kami berharap semua pelaksanaan ini berlangsung aman dan lancar,”pungkasnya.

Pantau Media Sosial

Mengantisipasi adanya kampanye hitam, serta isu negatif terkait pilkada di media sosial, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau bekerja sama dengan Polres Berau, melakukan pengawasan.

Disampaikan anggota Bawaslu Berau, Tamjidillah Noor kepada Disway Berau, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Berau dalam hal pengawasan maupun penindakan.

“Jelang pelaksanaan kampanye pada 26 September mendatang pengawasan akan lebih ditingkatkan. Terutama kepada hal yang berbau provokatif, isu sara, hingga berita hoaks. Jangan sampai ada kampanye hitam yang sifatnya melanggar aturan dalam pilkada,” ujarnya, Rabu (16/9).

Dikatakannya, untuk saat ini berdasarkan pengamatannya di lapangan, belum ada pelanggaran maupun laporan yang diterima pihaknya.

“Sejauh ini juga belum ada laporan yang masuk ke Bawaslu, tapi kami tetap membuka pintu jika ada masyarakat yang keberatan dengan disertai bukti valid dan jelas,” jelasnya.

Untuk pengawasan di media sosial, tidak hanya dilakukan seluruh anggota Bawaslu kabupaten. Pihaknya juga akan melibatkan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di 13 kecamatan di Kabupaten Berau jelang masa kampanye, hingga saat pemungutan suara 9 Desember mendatang.

“Kami juga tetap melibatkan tim dari kepolisian sebagai pendukung dalam melakukan pengawasan seluruh tahapan pilkada ini, khususnya informasi-informasi terkait dengan pelanggaran baik kampanye maupun hal lainnya,” tuturnya.

Dirinya berharap semua masyarakat dapat mensukseskan pilkada mendatang dan tidak menciderai pelaksanaannya dengan menyebarkan informasi yang sifatnya menimbulkan provokasi di tengah masyarakat banyak.

“Tidak ada isu-isu negatif yang dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Harapannya pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif dan tertib,” pungkasnya.*/ZZA/APP

Tinggalkan Balasan