Indonesia dalam Bayang-Bayang Resesi

0
Indonesia dalam Bayang-Bayang Resesi
Di tengah ancaman virus corona, aktivitas jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Pagi Samarinda masih berjalan seperti biasa. (DIAN ADI PROBO PRANOWO/ Nomorsatukalim)

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keynote speech atau pidato kunci dalam acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom: Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing, Selasa (15/9).

Menurut dia, perekonomian negara-negara dunia mengalami kontraksi pada 2020. Sebagai contoh di negara-negara ASEAN. Misalnya Malaysia, per kuartal II-2020 minus 17,1 persen, Singapura minus 12 persen, dan Filipina terkoreksi 16 persen.

Dalam paparannya, Airlangga juga mengungkapkan proyeksi ekonomi Indonesia di tahun ini. “Kita lihat juga Indonesia terkontraksi lebih rendah dari beberapa negara lain,” kata Airlangga.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 minus 5,32 persen. Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, sejumlah lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di level 0 persen. Prediksi itu disampaikan oleh Bank Dunia. Sementara Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan perekonomian RI akan tumbuh minus 1 persen.

Bagaimana dengan pemerintah? “Pemerintah memperkirakan pada akhir tahun minus 1,1 persen sampai 0,2 persen,” ujar Airlangga.

Tahun depan, dia meyakini akan ada perbaikan. Hal itu mengacu kepada tren global yang mana beberapa negara telah melonggarkan lockdown. Sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah purchasing managers index (PMI) yang sudah berada di atas 50.

“Di ASEAN masih di bawah 50. Indonesia sudah masuk di atas 50 atau 50,8. Indonesia sudah pulih akibat beberapa kegiatan dan kita berharap momentum ini bisa dijaga,” kata Airlangga.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah masih berjuang menyelamatkan ekonomi RI dari jurang resesi selama masih ada waktu. Sementara kuartal III-2020 yang menjadi penentu nasib ekonomi Indonesia menyisakan waktu sekitar 1 minggu lagi.

Jokowi menilai sisa waktu itu harus bisa dimanfaatkan. Tujuannya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang positif.

“Terkait pemulihan ekonomi nasional, kita masih punya waktu sampai akhir September. Dalam meningkatkan daya ungkit ekonomi kita,” ujarnya saat membuka rapat terbatas dengan tema laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui video conference, Senin (14/9).

Jokowi menjelaskan, daya ungkit yang dimaksud adalah, meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi motor utama penggerak roda ekonomi RI.

“Oleh sebab itu, saya minta seluruh program insentif yang sifatnya cash transfer agar benar-benar diperhatikan dipercepat,” tutupnya.

Selain itu, Jokowi telah memerintahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran COVID-19 di 9 provinsi. Jokowi meminta Luhut untuk menekan kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Provinsi-provinsi ini dianggap memiliki kontribusi besar ke perekonomian nasional. Luhut mengaku diberikan waktu selama 2 minggu untuk menekan kasus corona. Sasarannya berupa penurunan penambahan kasus, peningkatan angka kesembuhan, dan penurunan kasus kematian.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai 3 sasaran. Yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” tegas Luhut dalam keterangannya, Senin lalu.

Luhut juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dia diminta berkordinasi dengan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menekan kasus COVID-19.

Luhut menjelaskan, 9 provinsi yang harus ditekan kasus coronanya selama ini berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus nasional, dan kini 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

Luhut menyebutkan, untuk menekan kasus COVID-19 di 9 provinsi utama itu, pihaknya telah menyusun 3 strategi. Salah satunya, operasi yustisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan.

“Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate, dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster COVID-19 di setiap provinsi,” jelas Luhut.

Ia juga menekankan pentingnya operasi penegakan protokol kesehatan. Menurutnya, tanpa ada tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan, PSBB berulang-ulang pun tidak akan berpengaruh.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” tegas Luhut.

Soal tugas dari Jokowi, kemarin Luhut mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di 9 provinsi. Untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Rapat dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepala daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan yang sama, kepada para kepala daerah, Mahfud MD mengingatkan perlunya perubahan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Agar polisi dapat menerapkan aturan pidana pada operasi yustisi.

“Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Sementara menurut Undang-Undang (UU) Pergub atau Perbub atau Perwali tidak boleh memuat sanksi pidana,” jelas Mahfud.

Mahfud menyarankan para kepala daerah segera memproses perubahan Pergub, Perbup, atau Perwali tersebut menjadi Perda ke DPRD. Sementara itu, saat ini di seluruh Indonesia hanya 2 Pergub soal penanganan corona yang telah menjadi Perda.

Mahfud juga mengingatkan, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Sementara itu, ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, tidak mungkin bisa waktu 2 minggu dipakai untuk mencegah resesi. Apalagi, ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Dapat dipastikan Indonesia tidak bisa lepas dari jurang resesi. “Enggak bisa. Ada PSBB lebih ketat ya pasti resesi di kuartal III-2020,” ujar Bhima.

Pemberlakuan kembali PSBB Jakarta diyakini dapat menurunkan konsumsi rumah tangga penduduk Jakarta. Padahal, indikator terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga tersebut.

“Konsumsi rumah tangga akan turun. Masyarakat akan tahan belanja apalagi pemerintah dinilai gagal atasi pandemi. Sehingga muncul PSBB yang lebih ketat,” sambungnya.

Hal serupa dikuatkan oleh ekonom lainnya dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. “Saya kira memang sulit menambah daya ungkit ekonomi dalam waktu 2 minggu,” kata Yusuf.

Apalagi sudah berbulan-bulan ini tercatat belum ada perkembangan yang signifikan atas aktivitas masyarakat di luar rumah. Menurut laporan Google Mobility Report sampai dengan September, pertumbuhan aktivitas masyarakat yang berpergian ke pusat perbelanjaan ritel dan pusat grosir baru tumbuh sekitar 1-4 persen. Padahal, sejak Juni PSBB sudah dilonggarkan oleh pemerintah. Sehingga, menurut Yusuf, yang menyebabkan sulitnya RI lepas dari jurang resesi karena ada daya beli yang menurun di masyarakat.

“Padahal seperti yang kita tahu pelonggaran PSBB sudah dilakukan sejak Juni. Namun karena daya beli masyarakat yang melemah makannya pelonggaran ini kemudian tidak serta merta berdampak pada peningkatan konsumsi,” paparnya.


Soal resesi, memang tidak ada definisi yang zakelijk. Namun konsensus para ekonom menyebutkan jika ekonomi mengalami kontraksi sepanjang 2 kuartal berturut-turut, maka sudah bisa dikatakan negara tersebut mengalami resesi.

Hanya saja jika mengacu pada data Produk Domestik Bruto (PDB), harus menunggu 2 kuartal. Jadi fenomena resesi baru diketahui setelah terjadi. Hanya saja ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memprediksi apakah suatu negara berpotensi resesi atau tidak: data-data ekonomi yang sifatnya bulanan atau memiliki frekuensi rilis yang tinggi.

Mengacu pada data-data tersebut, apakah ekonomi Indonesia bakal mengalami resesi? Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 269 juta penduduk dan populasi middle class yang terus tumbuh. Wajar saja jika ekonomi Tanah Air ditopang oleh konsumsi domestik.

Indikator konsumsi ini bisa dilihat dari berbagai indikator yang merujuk pada daya beli masyarakat. Pertama, inflasi. Memasuki Juli 2020, BPS mencatat RI mengalami deflasi 0,1 persen (month on month/mom).

Deflasi pun berlanjut ke Agustus. Tingkat inflasi Juli tercatat minus 0,05 persen (mom). Bank Indonesia (BI) memperkirakan deflasi masih akan berlanjut di September.

Dalam Survei Pemantauan Harga (SPH) minggu kedua September, BI memperkirakan akan terjadi deflasi sebesar 0,01 persen (mom). “Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi September 2020 secara tahun kalender sebesar 0,92 persen (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,46 persen (yoy).” tulis BI.

Penyumbang utama deflasi pada periode laporan antara lain berasal dari komoditas telur ayam ras dan bawang merah masing-masing sebesar minus 0,03 persen (mom), daging ayam ras sebesar minus 0,02 persen (mom), jeruk, cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan masing-masing sebesar minus 0,01 persen (mom).

Pada periode 6 Agustus sampai 11 September, harga bawang merah di pasar tradisional RI telah turun 5,91 persen. Pada saat yang sama, harga telur ayam ras segar juga melemah 4,59 persen. Tak ketinggalan harga daging ayam ras segar juga melorot 4,67 persen.

Dalam 5 tahun terakhir angka inflasi Indonesia tergolong ‘jinak’. Bahkan cenderung berada di bawah sasaran inflasi BI yang ditetapkan di 3 persen plus minus 100 basis poin (bps) untuk tahun ini.

Indikator yang mencerminkan daya beli masyarakat yang tergerus juga tercermin dari angka inflasi inti yang terus melandai. Per Agustus 2020, angka inflasi inti Indonesia sudah berada di 2,03 persen (yoy) dan menjadi yang terendah sejak periode 2015-2020.

Pandemi COVID-19 yang merebak di Tanah Air direspons dengan kebijakan PSBB mulai April lalu. DKI Jakarta sebagai episentrum wabah menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB. Tepatnya pada 10 April 2020.

Roda perekonomian yang tadinya dipecut untuk jalan bahkan berlari kini harus direm. Mobilitas orang serta barang menjadi terhambat. Ini adalah bentuk pukulan ganda bagi perekonomian. Baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

Fenomena ini tak hanya dirasakan oleh Indonesia. Tetapi juga negara lain. Kapasitas produksi pabrik yang turun membuat permintaan terhadap tenaga kerja rendah. Sebagian karyawan ada yang dirumahkan bahkan sampai terkena PHK.

Pekerja di sektor informal pun turut terkena imbasnya. Lebih dari 3 juta pekerja terdampak pandemi. Pendapatan mereka tergerus. Berdasarkan survei sosial demografis BPS, pendapatan 4 dari 10 orang Indonesia berkurang saat pandemi.

Pendapatan yang berkurang menurunkan daya beli. Harga-harga pun mulai berguguran. Deflasi akhirnya terjadi. Namun jika deflasi ini terus berlanjut, maka bisa sangat membahayakan.

Deflasi adalah sebuah fenomena penurunan sekelompok harga suatu barang atau jasa. Ketika deflasi terjadi, maka valuasi mata uang meningkat. Orang akan cenderung memilih uang tunai sembari menunggu harga semakin turun.

Imbasnya akan dirasakan oleh pelaku usaha. Penurunan demand berarti penurunan penjualan (sales). Persaingan akan diwarnai dengan strategi banting harga yang membuat harga barang semakin jatuh.

Tanpa ada kenaikan demand yang berarti, tidak hanya likuiditas korporasi saja yang terkuras. Tetapi juga profitabilitasnya. Akhirnya korporasi maupun pelaku usaha akan mengurangi investasinya. Tanpa investasi, permintaan tenaga kerja menyusut. Lingkaran setan (vicious cycle) ini harus dipatahkan.

Deflasi memang kejam. Lihat saja Negeri Sakura yang terjerat dalam downward spiral of deflation selama lebih dari 1 dekade. Pertumbuhan ekonominya melambat. Sehingga deflasi 2 bulan beruntun di dalam negeri menjadi suatu warning. Jika masih terus deflasi, RI bisa resesi.

Peluang Indonesia masuk resesi memang ada. Namun jika dilihat dari sudut pandang inflasi saja, tentu tidak cukup. Dalam laporan terbarunya pada 14 Agustus 2020, bank investasi global Morgan Stanley melakukan kajian terhadap perkembangan pandemi COVID-19 dan perekonomian di negara-negara Asia non-Jepang.

Secara epidemiologi, Indonesia dikelompokkan bersama dengan India dan Filipina. Landasan Morgan Stanley mengelompokkan Indonesia bersama 2 negara ini tak lain dan tak bukan adalah kurva pertambahan kasus COVID-19 yang terus menanjak.

Meski kasus terus menanjak, tetapi Morgan Stanley melihat adanya pemulihan yang terjadi secara gradual di negara-negara tersebut. Terutama di Indonesia.

Dengan menggunakan beberapa indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga penjualan barang tahan lama seperti motor dan mobil, Morgan Stanley menilai fenomena kontraksi output perekonomian AxJ bukanlah double dip. Melainkan gradual recovery. Resesi tidak akan bertahan lama. Pemulihan akan segera terjadi meski bertahap.

Perbaikan IKK serta penjualan barang tahan lama di Indonesia bulan Juli menjadi sorotan bank investasi asal AS itu. BI mencatat, meski konsumen masih pesimis dalam memandang perekonomian, sentimen berangsur membaik. Hal ini tercermin dari kenaikan IKK 3 bulan beruntun sejak terbenam di zona bawah pada Mei 2020.

Pelonggaran PSBB yang diterapkan terutama di ibu kota yang sumbangsihnya terhadap kue ekonomi nasional sebesar 17,2 persen menjadi faktor pemicu membaiknya sentimen konsumen.

Penjualan sepeda motor dan mobil pun terbang sejak PSBB transisi di DKI Jakarta diterapkan di Juni. Selain itu, perbaikan mobilitas di wilayah lain juga menjadi faktor yang turut berpengaruh.

Hanya saja, saat ekonomi mulai digeber dan stimulus mulai dicairkan untuk create demand, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memberikan kebijakan yang mengejutkan: menarik rem darurat.

PSBB ibu kota tak lagi berstatus transisi. PSBB diperketat. Namun nyatanya sampai dengan hari ini, PSBB ala Anies tak seseram seperti yang dibayangkan. Orang-orang masih diperbolehkan untuk mobile ke pasar hingga kantor. Dengan catatan ada pembatasan kapasitas dan law enforcement lain seperti denda untuk para pelanggar aturan.

Masalahnya, kuartal III tinggal hitungan minggu. Kurang lebih 2 pekan lagi, kita telah meninggalkan kuartal III ini. Potensi kontraksi ekonomi lanjutan di triwulan ini masih ada. Sehingga jangan kaget kalau Indonesia berpotensi besar masuk menjadi anggota world recession club yang kini jumlahnya lebih dari 40 negara di dunia. (cnbc/dtk/qn)

Bagikan:

Leave A Reply