Denda Rp 150 Ribu

0

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo memimpin rapat penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Berau tentang Protokol Kesehatan, bersama instansi lintas sektor di Ruang Sangalaki Pemkab Berau, Selasa (15/9).(HENDRA/DISWAY BERAU)


TANJUNG REDEB, DISWAY – Lonjakan kasus COVID-19 di Berau, terus bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Protokol kesehatan jadi perhatian. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pun membuat aturan. Pelanggar bisa disanksi, kerja sosial, denda hingga izin usaha dicabut.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Bumi Batiwakkal.

Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasional, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Berau, Nofian Hidayat mengatakan, aturan telah sah diterapkan di Berau. Sehingga, kedepannya akan ada sanksi yang diberikan bagi setiap pelanggar protokol kesehatan.

“Bertepatan dengan hari jadi Berau dan Tanjung Redeb, Pemerintah telah resmi mengeluarkan perbup. Jadi bersiaplah bagi masyarakat dan pemilik usaha yang selalu abai dengan protokol kesehatan,” tegasnya kepada Disway Berau, Selasa (15/9)

Banyak hal yang diatur dalam perbup tersebut. Mulai dari kewajiban hingga sanksi telah ditetapkan. Tak main-main, pihaknya siap siaga memberikan teguran kepada pelaku usaha dan pelanggar aturan perorangan.

“Kami akan tegas kepada pelanggar. Jika sebelumnya tak ada dasar, sekarang sudah jelas dasar untuk penindakan,” katanya.

Bagi masyarakat yang melanggar, sanksi yang diberikan adalah dengan diminta untuk membuat pernyataan secara administrasi. Misalnya, perorangan tidak menggunakan masker. Mendapatkan teguran terlebih dahulu, jika melanggar lagi bisa kena sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum, hingga denda Rp 150.000.

“Jadi nama pelanggar itu akan dicatat, untuk kemudian diberikan sanksi administratif. Denda itu alternatif terakhir yang diberikan,” ungkapnya.
Selain itu juga, bagi pemilik usaha yang melanggar aturan, maka sanksinya cukup tegas. Berbeda dengan perorangan, pemilik usaha bisa ditangguhkan perizinannya. “Bahkan bisa dicabut izin usahanya,” tegas Nofian.

Diakuinya, saat ini tengah menyusun draf sosialisasi. Nantinya, sosialisasi akan disebarkan melalui kecamatan.“Kami akan bersurat ke setiap kecamatan terlebih dahulu,” katanya.

Lanjut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau ini, pihaknya juga masih menyusun rencana kegiatan inspeksi mendadak (sidak). Dan pihaknya masih harus melakukan rekonsiliasi dan perencanaan pembiayaan operasional.

“Itu harus jelas juga. Jadi itu dulu mau kami urus, baru turun untuk razia atau sidak bersama gugus tugas dan Satpol PP,” ungkapnya.
Adapun dana yang akan digunakan adalah anggaran COVID-19. Dimana anggaran tersebut tersisa Rp 15 miliar dari APBD Berau.“Semoga ada anggaran untuk operasional nanti,” pungkasnya.

Diterapkan Pekan Depan

Tak butuh waktu lama bagi Pemkab Berau menerapkan Perbup. Penerapan bersama instansi lintas sektor akan segera diterapkan.

“Penerapannya Selasa (22/9) mendatang. Tadi sudah diputuskan waktu sosilisasi di mulai hari ini hingga tujuh hari kedepan,” ungkap Wakil Bupati Berau Agus Tantomo.

Salah satu alasan pihaknya buru-buru menerapkan perbup yang ditandatangani 14 September itu, lantaran penyebaran COVID-19 akan sulit untuk dikendalikan jika tidak mendisiplinkan masyarakat. Sehingga, perlu upaya atau langkah tegas dalam melakukan pendisiplinan melalui pembuatan peraturan bupati tentang pendisiplinan penerapan prokol kesehatan (Prokes).

Di dalam perbup itu juga, sudah ada sanksi yang disiapkan bagi masyarakat yang melanggar aturan yang ada di Perbup jika nantinya diterapkan. Sanksi sendiri berupa denda material hingga penutupan tempat usaha bagi yang tidak menerapkan prokes.

“Perbupnya memang baru keluar satu hari, keputusan sudah final kami memberikan waktu seminggu sosialisasi. Kami juga akan membuat surat edaran untuk camat dan kelurahan/kepala kampung untuk menyampaikannya ke masyarakat,” jelasnya.

Setelah selesai sosialisasi, pihaknya meminta kepada seluruh camat dan lurah atau pemerintah kampung untuk melakukan pengawasan hingga melakukan penindakan sesuai yang ada di Perbup.

“Semua sanksi sudah ada diatur di Perbup. Jadi untuk pengawasan dan penindakan kami serahkan ke tim yang ada di kecamatan maupun di kelurahan masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, di Perbup juga mengatur tentang kegiatan keramaian, seperti resepsi pernikahan, kegiatan, demonstrasi, serta kegiatan lain yang dapat mengumpulkan orang banyak. Bahkan, untuk pernikahan sendiri untuk wilayah di kecamatan kota, seperti Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Teluk Bayur, dan Kecamatan Gunung Tabur yang masuk zona merah hanya boleh melaksanakan akad nikah di kantor KUA.

“Dengan saksi dua orang, tidak diperkenankan menggelar resepsi selama pandemik. Dan itu akan diawasi oleh tim gugus tugas penanganan penanggulangan COVID-19,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, dalam menindak lanjuti rapat yang dipimpin Bupati Berau Muharram beberapa waktu lalu tentang alternatif rumah sakit, apabila RSUD dr Abdul Rivai sudah tidak muat lagi dalam menampung pasien terpapar COVID-19.

Menurutnya saat ini, rumah sakit daerah tersebut masih mampu menampung pasien yag dirawat. Pasalnya, saat ini pasien yang dirawat di RSUD masih berkisar diangka 31 orang, sementara daya tampung mencapai 70 orang.

Walaupun total yang dirawat saat ini ada sekitar 77 orang, namun sebagian besar dari mereka melakukan isolasi mandiri.

“Apalagi dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan kalau hasil rontgennya tidak terpapar COVID hanya swabnya yang positif itu boleh melakukan isolasi mandiri. Tetap dilakukan pengawasan ketat oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Jika selama 10 hari setelah melakukan isolasi mandiri tidak ada gejala apapun yang mengkhawatirkan, maka pasien tersebut diasumsikan sembuh.

“Sehingga jika dengan diterapkannya aturan yang baru ini saya tidak khawatir dengan daya tampung rumah sakit sekarang ini,” pungkasnya. */FST/*ZZA/APP

Share this :

Leave A Reply