Perusahaan Langgar Perda, Dewan: Disnaker Bontang Jangan Diam Saja

0

Bontang, nomorsatukaltim.com — DPRD berang. Produk hukum yang dibuat 2018 lalu tetiba dilanggar. Yang melanggar itu perusahaan swasta.

Produk hukum itu Perda Nomor 10/2018 yang mengatur komposisi tenaga kerja lokal dan luar. Yang ketentuannya harus didominasi tenaga lokal : 75 persen dari total karyawan.

Tapi faktanya masih ada perusahaan yang melanggar. Pelanggarannya dilakukan subkontraktor di proyek pembangunan pabrik olahan minyak sawit. Main contractor-nya, PT Energi Unggul Persada.

Yang marah itu Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Marahnya ke pemerintah : Dinas Tenaga Kerja dan Satpol PP.

“Nah kita kan posisinya hanya membentuk regulasi, mereka yang harus eksekusi di lapangan,” ujar Agus Haris saat dikonfirmasi, Senin, (14/9/2020).

Dinas Tenaga Kerja harus tegas. Jangan adem-adem saja. Kata Agus, dewan sudah membela warga Bontang. Keberpihakan para wakil rakyat itu lebih dominan ke pekerja lokal. Nah sekarang, pemerintah ini yang harus gesit.

Dari data yang diterima Disway Kaltim per Juni 2020 lalu. Jumlah perusahaan subkontraktor PT EUP sebanyak 18 perusahaan. 10 perusahaan berasal dari luar Bontang selebihnya dari perusahaan lokal.

Jumlah pekerjanya mayoritas dari Bontang. Tapi tetap tak sesuai dengan ketentuan Perda yang harus 75 persen itu.

Pekerja lokalnya 64 persen sedangkan dari luar 36 persen dari total seluruh karyawan 1.113 orang.

Disway mencoba kontak Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Ahmad Aznem. Sayang, Aznem belum membalas pesan dari Disway Kaltim hingga berita ini ditulis.

*

SULIT CARI KERJA DI BONTANG

Sebelumnya diberitakan Disway Kaltim. Masalah pengangguran masih jadi momok di Kota Bontang. Tenaga kerja yang diterima dengan jumlah pelamar masih timpang sekali.

Tahun ini saja periode Januari-Mei jumlah pencari kerja 2.475 orang. Tapi yang diterima hanya 756 pekerja saja.

Kasus ini terjadi hampir setiap tahun. Mulai mereda sebenarnya di tahun lalu. Ketimbang 2017 lalu. Jomplang sekali.

Di 2017 jumlah pencari kerja tembus diangka 11 ribu pelamar. Sedangka pekerja yang diterima hanya 1.500-an saja. Kurang dari 20 persen.

“Biasanya trennya meningkat saat ada musim proyek,” ujar Kasi Informasi  Pasar Tenaga Kerja, Riduansyah kepada Disway Kaltim baru-baru ini.

Lapangan kerja di Bontang terbatas. Sedangkan pencari kerjanya membludak. Alasan pemerintah karena perusahaan menyeleksi sesuai kebutuhan.

Yang punya disiplin ilmu dengan bidang yang dibutuhkan. Pengalaman juga kerap jadi syarat utama.

Pemerintah sudah menyiasati agar perusahaan itu harus menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya.

Bahkan, sudah ada Perda yang mengatur kuota minimal pekerja lokal di perusahaan. Setiap perekrutan perusahaan wajib menyiapkan 75 persen kuota pekerja untuk lokal. Selebihnya diisi dari luar daerah.

Aturannya sudah ada. Sisa pelaksanaanya di lapangan. Yang tampaknya masih setengah hati dilakukan.

Contoh kasus di penerimaan di PT Energi Unggul Persada (EUP). Pabrik pengolahan crude palm oil ini sudah mulai membuka lowongan sejak 2019.

Di 2020 ini total jumlah pekerjanya 114 orang. Jumlah tenaga kerja lokalnya mendominasi bahkan sampai 81 persen.

Tetapi, perusahaan subkontraktor di PT EUP kondisinya berbeda. Di subkontraktor jumlahnya total pekerja ada 1.113 pekerja.

Tapi, jumlah pekerja luar 36 persen. Padahal, perdanya memberi toleransi 25 persen saja.

“Jangan lihat yang perusahaan subkontraktor lah, kalau PT EUP jumlahnya sudah 81 persen loh,” kata HRD PT EUP, Nanser Gultom saat dikonfirmasi.

Tapi apa pun itu. Terlepas perusahaan swasta di Bontang sudah menerapkan Perda soal ketenagakerjaan atau belum. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Bontang tidak terlalu ramah untuk pencari kerja.

Pertumbuhan masyarakat tidak beriringan dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Baik pemerintah maupun warganya harus sama-sama tahu. Lalu membuat evaluasi. Apa yang kurang. Kenapa bisa seperti ini.

Iklim investasi kah yang jadi sebabnya. Atau perusahaan yang masih banyak mbalelo. Alias banyak yang belum menerapkan Perda. Tentu ini perlu langkah lebih serius.

 Atau jangan-jangan memang sudah mentok. Karena memang secara geografis, mayoritas kawasan Bontang adalah lautan. Daratannya tidak sampai setengah dari luas wilayah. Sehingga masyarakat perlu juga berhitung. Jika tidak tertampung di perusahaan. Bisa menempuh jalur entrepreneur, atau merantau ke daerah lain. (wal/ava)

Bagikan:

Leave A Reply