Penyuap Bupati Kutim Segera Disidang

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas dua tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi, terkait pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) 2019-2020 ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Senin siang (14/9/2020).

Dua berkas yang telah dilimpahkan KPK ke PN Tipikor Samarinda itu atas nama Aditya Maharani dan Deky Aryanto sebagai rekanan pihak swasta. Kedua tersangka ini diduga aktor pemberi suap kepada Bupati Kutim nonaktif Ismunandar dan empat orang lainnya.

“Hari ini, Senin 14 September 2020, JPU KPK melimpahkan perkara atas atas nama terdakwa Aditya Maharani Yuono dan terdakwa Deky Aryanto ke PN Tipikor pada PN Samarinda,” ungkap Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui rilis tertulisnya Senin sore (14/9/2020).

Fikri menjelaskan, setelah dua berkas perkara dilimpahkan ke PN Tipikor Samarinda, maka status kedua tersangka beralih kepada penahanan oleh majelis hakim.

“Selanjutnya penuntut umum dari KPK akan menunggu penetapan dari majelis hakim, terkait jadwal sidang pertama perkara dan penetapan penahanan lanjutan para terdakwa,” singkatnya.

Dalam perkara ini, Deky Aryanto dan Aditya Maharani dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang (UU) 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dikonfirmasi terpisah, Hakim Juru Bicara PN Samarinda Abdul Rahman Karim turut membenarkan, berkas perkara kedua tersangka pemberi suap Ismunandar kini telah dilimpahkan dan terdaftar untuk selanjutnya akan dipersidangkan.

“Iya sudah terdaftar (berkas perkara) tadi siang (kemarin, Red.). Untuk yang mendaftarkan langsung dari KPK, saya tidak tahu (orangnya),” ucapnya.

Rahman -sapaan karibnya- menjelaskan, setelah menerima pelimpahan berkas perkara tersebut, PN Samarinda selanjutnya akan menetapkan dan menyusun nama-nama majelis hakim yang akan menyidangkan kasus tersebut. Kemudian setelah susunan majelis hakim ditetapkan, Ketua majelis hakim lalu menjadwalkan kapan sidang pertama akan berlangsung. Semua diputuskan dalam kurun waktu 1×24 jam sejak berkas perkara diterima.

“Jadi untuk saat ini masih baru selesai pendaftaran, selanjutnya dalam waktu 1×24 jam, ketua Pengadilan Negeri Samarinda akan menetapkan susunan majelis hakim yang akan menyidangkan,” terangnya.

“Sekaligus mengeluarkan penetapan penahanan tersangka terhitung sejak berkas diterima di PN Tipikor Samarinda,” sambungnya.

PN Samarinda telah menyusun tiga nama majelis hakim yang akan mengawal persidangan perkara ini. Susunan majelis hakim dipimpin oleh Agung Sulistiyono. Sementara untuk hakim anggota, diisi oleh nama Joni Kondolele dan Ukar Priyambodo.

“Majelis hakim belum menetapkan hari sidang. Sepertinya besok dijadwalkan, karena berkas belum diserahkan kepada majelis hakim,” pungkasnya.

Diketahui pada Jumat (3/7/2020) silam, KPK telah menetapkan Ismunandar dan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria Firgasih sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Timur 2019-2020.

Selain Ismunandar dan Encek Unguria, KPK juga menetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah, dan Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Aswandini sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan swasta.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), ditemukan uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena Ismunandar selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran, dan Encek selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait dengan pekerjaan di pemkab setempat.

Musyaffa selaku kepercayaan Bupati, juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum di Kutai Timur. Sementara itu, Suriansyah selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10 persen dari jumlah pencairan. Selanjutnya, Aswandini selaku kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

Para tersangka penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar. (aaa/zul)

Tinggalkan Balasan