Tak Mengurangi Manfaat, Pemerintah Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK

0

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto saat sosialisasi PP Nomor 49/2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pandemik COVID-19.(IST)

JAKARTA, DISWAY – BPJAMSOSTEK langsung memberikan respon terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pandemik Coronavirus Disease (COVID-19), Senin (31/8).

Dalam kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menegaskan, aturan itu dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama pandemik COVID-19.

“Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan,” ujarnya.

Ida menambahkan, survei mencatat 39,4 persen usaha terhenti dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja,” ujar Menaker Ida.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengungkapkan, PP Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 telah ditandatangani Presiden RI.

“PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi 6 bulan (Periode iuran bulan Agustus 2020 sd Januari 2021), kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen atau cukup bayar 1 persen, penundaan pembayaran sebagian Iuran JP hingga 99 persen yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0.5 persen,” terangnya.

Kebijakan ini, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP no 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.

“Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, ketahanan dana dan program jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana jaminan sosial masih memiliki dana cadangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini diberikan,” paparnya.

“Justru momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena iuran yang sangat terjangkau, khususnya bagi pekerja BPU (Bukan Penerima Upah), dengan hanya 34 ribuan rupiah sudah dapat perlindungan sampai 6 bulan ke depan,” tukasnya.

Agus menegaskan, BPJAMSOSTEK menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka

Pemulihan Ekonomi Nasional.Agus Susanto mengatakan, kebijakan penyesuaian iuran ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja atau buruh. “Terkait dengan dampak pada kondisi finansial BPJAMSOSTEK, kita bisa juga menyatakan secara internal telah melakukan langkah-langkah efisiensi” paparnya.

“Kita harapkan relaksasi iuran dapat mendorong peningkatan kepesertaan dan tertib iuran, karena iuran BPJAMSOSTEK menjadi sangat murah dan manfaatnya sangat lengkap”, ungkap Agus.

Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Berau, Bunyamin Najmi, mengungkapkan adanya relaksasi iuran ini adalah salah satu bentuk hadirnya Negara kepada seluruh pelaku usaha.

“Dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2020 ini kita berharap pelaku usaha dapat mulai bergerak kembali meningkatkan produksi, ekonomi kembali normal dan tidak ada lagi tenaga kerja yang mengalami PHK dan dirumahkan. Untuk perusahaan juga kita harapkan dengan adanya relaksasi iuran ini tidak ada lagi Perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerja sebagian (PDS TK) maupun pelaporan upah tidak sesuai (PDS Upah)” tutupnya. ADV/JUN

Share this :

Leave A Reply