Pemkot Terapkan Jam Malam, Penjualan UKM Merosot

0
IMG 20200912 WA0012
Kafe di Balikpapan terlihat sepi saat pembatasan jam malam. (IN)

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Kebijakan Pemkot Samarinda dan Balikpapan memberlakukan jam malam berimplikasi pada penurunan pendapatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dua kota besar di Kaltim itu membatasi aktivitas masyarakat berkumpul di luar rumah hingga pukul 22.00.

Beleid tersebut berlaku bersamaan di dua kota itu pada 7 September lalu. Dampak penurunan pendapatan ini paling dirasakan oleh pelaku usaha kafe, kedai kopi dan usaha-usaha semacamnya.

Didik Darmawan, seorang pemilik usaha kedai kopi di Balikpapan, mengakui omzetnya mengalami penurunan sekitar 40 persen. “Penurunan itu sudah pasti,” kata dia kepada Disway Kaltim, Jumat (11/9).

Sebelumnya, ia bisa menjual 350-400 cup minuman. Dari berbagai varian. Namun saat pembatasan jam malam, penjualannya hanya 250 cup setiap hari.

Didik memang hanya membuka usahanya pada malam hari. Ia menyasar segmen anak muda yang membutuhkan suasana nyaman untuk bergaul.

Dalam kondisi penjualannya yang menurun itu, ia mengaku hanya berusaha menjalankan usaha secara normal. “Sambil mempelajari grafik penjualannya. Paling tidak saat ini kita juga harus mendukung program pemerintah. Menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Namun demikian, ia juga tidak dapat menafikan imbas saat tren penjualannya terus menurun. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan pengurangan pekerja atau (man power).

Saat ini, ia melakukan efisiensi pada produksi. Seperti mengurangi penggunanaan listrik untuk menekan beban biaya, menghemat bahan-bahan produk, dan hal-hal lain yang bisa diefesiensikan.

Di samping itu, ia juga berusaha berimprofisasi pada persaingan harga dan meningkatkan pelayanan. “Paling utama memberikan pelayanan maksimal ke konsumen. Seperti kebersihan, area yang nyaman, sarana standar kesehatan, dan juga memutarkan siaran live,” pungkas Didik.

Owner Kafe Seutas, Yudhistira mengatakan, pemberlakuan jam malam di Samarinda membuat pemasukan kafe ini terjun bebas. Bahkan penurunannya mencapai 100 persen. Karena banyak konsumen di kafe ini merasa malas untuk datang ke kafe atau tempat nongkrong jika waktunya terbatas. Sehingga banyak dari mereka memutuskan tidak nongkrong. Ditambah, banyak desas-desus penyebaran virus yang beredar di masyarakat.

“Turun drastis pemasukan kita. Biasanya kami menjual kopi bisa mencapai 60 sampai 100 cup. Kalau sekarang hanya paling banyak 10 cup. Bahkan sering tidak nyampai. Malah sering tidak ada penjualan sama sekali,” katanya.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan, Misna Ariani menilai, dampak penurunan pendapatan tidak hanya dialami oleh pengusaha semacam Didik.

Menurutnya, kebijakan jam malam yang diberlakukan di Samarinda dan Balikpapan pasti akan berdampak pada usaha retail, kedai kopi, kafe restoran dan usaha-usaha yang beraktivitas di malam hari.

“Mau tidak mau usaha tersebut menyesuaikan dengan jam malam. Agar supaya tetap aman,” kata Misna kepada Disway Kaltim saat dihubungi Kamis (10/9).

Meski demikian, lanjut dia, para pelaku usaha tersebut masih tetap memperoleh pendapatan. Walaupun tidak sebesar sebelum adanya aturan jam malam.

Meski begitu, pelaku usaha dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19.

Dia menyarankan, dalam kondisi pendapatan usaha kecil, pengusaha bisa memanfaatkan teknologi untuk mendongkrak penjualan. “Karyawan menjadi mitra kerja. Misalnya bisa aplikasi online. Juga memberi informasi bahwa dapat memesan via online setelah jam malam,” papar Misna.

“Konsumen sudah mengetahui bahwa ada jam malam. Tentunya tidak bisa berkumpul di kafe. Namun, masih ingin menikmati sajian tersebut,” tambahnya.

Ia menyarankan pemilik kafe aktif mempromosikan cafe produk mereka secara online dan membuka sistem penjualan secara daring. Kurir bisa mengantarkan pesanan tersebut. “Bisa memberdayakan karyawan yang pria,” tutup Misna.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan, semua kebijakan publik terkait penanganan COVID-19 pasti berimplikasi pada penurunan ekonomi. “Ini kan memang pilihan yang tidak gampang. Tapi harus dilakukan,” terang Rizal.

Ia mengatakan, kebijakan terkait COVID-19 ini selalu berbenturan dengan ekonomi. Tergantung masyarakat lagi. Kalau masyarakat memilik kedisiplinan yang baik, maka pihaknya bisa secepatnya mencabut aturan tersebut. Tetapi apabila belum ada perbaikan atau penurunan kasus COVID-19 di Kota Beriman, maka, pemkot bisa saja melanjutkan kebijakan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan laporan Kasatpol PP Balikpapan, Kamis (10/9), hasil pemantauan terpadu aturan jam malam, pihaknya telah menjaring sedikitnya 39 pelaku usaha. Mereka diminta menutup usahanya setelah pukul 22.00 Wita.

Sebelumnya, Satpol PP Balikpapan juga telah menjatuhkan sanksi pada 15 pelaku usaha yang lalai menerapkan protokol kesehatan. “Umumnya sanksi yang dipilih adalah menyiapkan masker sebanyak 50 lembar,” kata Kasatpol PP Balikpapan. (das/mic/qn)

Share this :

Leave A Reply