Terpenting Karantina

0

Iswahyudi

RDT Tak Lagi Jadi Syarat Perjalanan

TANJUNG REDEB, DISWAY- Kementerian Kesehatan (Kemenkes), resmi mencabut aturan Rapid Diagnostic Test (RDT), maupun swab test sebelum melakukan perjalanan. Cukup digantikan dengan ukur suhu tubuh.

Itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), orang yang melakukan perjalanan tidak akan dites, penemuan kasus baru akan difokuskan di pintu masuk wilayah.

Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahyudi mengatakan, pada halaman 35 surat keputusan disebutkan secara umum kegiatan penemuan kasus COVID-19 di pintu masuk, diawali dengan penemuan kasus pada pelaku perjalanan.

Pelaku perjalanan sendiri diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Untuk melacak kasus di pintu masuk atau perbatasan, maka Kemenkes memberlakukan beberapa langkah.

Langkah pertama, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan (awak/personel, penumpang) khususnya yang berasal dari wilayah atau negara dengan transmisi lokal, melalui pengamatan suhu dengan thermal scanner maupun thermometer infrared, pengamatan tanda dan gejala, maupun pemeriksaan kesehatan tambahan.

Langkah kedua, yakni melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan pada pelaku perjalanan tersebut.

Kemudian, langkah ketiga, jika ditemukan pelaku perjalanan yang terdeteksi demam melalui thermal scanner atau thermometer infrared maka dipisahkan dan dilakukan wawancara serta dievaluasi lebih lanjut.
Selain itu, jika ditemukan pelaku perjalanan terdeteksi demam dan menunjukkan gejala-gejala pneumonia, maka petugas KKP akan melakukan pemeriksaan dan penanganan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.

Walaupun begitu, diakuinya, belum membaca secara keseluruhan SK Menkes. Sehingga pihaknya belum bisa memberi komentar lebih lanjut.
Menurutnya, bila kebijakan tersebut diterapkan di Bumi Batiwakkal, maka pelaku perjalanan diwajibkan untuk tetap melakukan karantina mandiri.
“Yang terpenting tetap karantina mandiri selama 14 hari. Hal ini sesuai dengan peraturan sebelumnya,” ujarnya kepada Disway Berau, Rabu (9/9).

Ditegaskannya, penggunaan rapid test tidak menjamin pelaku perjalanan bebas dari COVID-19. “Kecuali di tes dengan PCR,” singkatnya.
Meski belum banyak memberi konfirmasi, dirinya menekankan agar penerapan protokol kesehatan (protkes) selalu dilakukan selama melakukan perjalanan.

Hal itu harus dilakukan, guna mengantisipasi terjadinya kasus baru saat kembali ke Bumi Batiwakkal.

“Aturan itu agak membingungkan. Kenapa sekarang semua tidak diperketat lagi. Apakah sekarang kebijakan pembatasan ataupun yang lainnya bisa dikelola oleh daerah masing-masing?” tanyanya.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari luar Berau. Dibuktikan dengan dirilisnya satu pasien terkonfirmasi dari pelaku perjalanan.

Disebutkannya, WRB (28) warga Tanjung Redeb, yang merupakan pelaku perjalanan dari Samarinda dengan hasil PCR positif, dengan kode Berau-198.

“Jadi memang hari ini kami dapati satu orang pasien positif dari klaster pelaku perjalanan,” pungkasnya.

Kadis PUPR Pelaku Perjalanan

Kasus terkonfirmasi yang menimpa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, AM diduga berasal dari sisa perjalanan luar daerah yang dilakukannya bulan lalu. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahydi, belum lama ini.

“Perkiraan saya seperti itu,” ujarnya kepada Disway Berau.
Pasalnya, kasus yang melibatkan Kadis DPUPR tersebut berbeda dengan yang terjadi pada klaster pertanahan. Beberapa kali pihaknya mencoba menarik benang merah antara kasus pertanahan dengan Kadis DPUPR, tak ketemu hasilnya.

“Sudah beberapa kali kami amati kasus ini, dan memang berbeda,” katanya.

Dengan adanya kasus tersebut, pihaknya akan mengevaluasi kembali diberlakukannya pedoman revisi ke-5 tentang penangan COVID-19. Dan akan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau.
“Ini akan kami komunikasikan juga. Apakah bisa dilakukan seperti yang diterapkan pada klaster Ijtima dulu? atau seperti apa?,” ungkapnya.

Diakuinya, cukup riskan jika menuruti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pasalnya, tak ada yang mengetahui seberapa kuat virus tersebut bertahan dalam tubuh seseorang.

“Kalau menggunakan metode yang lama, tentu bisa lebih aman. Karena pasien benar-benar sembuh baru bisa dikeluarkan. Atau swab dua kali negatif baru bisa pulang,” tegasnya.

Walaupun demikian, pihaknya belum mendapat laporan bahwa pasien terkonfirmasi yang telah dirilis tersebut kembali muncul gejala. Sehingga pihaknya masih menduga, bahwa pasien itu telah sehat dan dinyatakan sembuh.

“Berpikir positif saja. Karena Kementerian Kesehatan juga membuat pedoman itu berdasarkan hasil studi dan memang ada penelitian terlebih dahulu. Tapi kita juga tidak tahu apakah sifat virus di Berau ini berbeda dengan yang diteliti oleh Kemenkes,” tuturnya.

Dengan tidak adanya jaminan pasien yang dirilis itu tidak menularkan virus, maka pihaknya mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan orang.

“Sekarang kalau kemana-mana harus menggunakan masker, dan bawa handsanitizer,” pungkasnya. */FST/APP

Bagikan:

Leave A Reply