Sudah Berharap Tahun Ini, Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Ditunda

PPU, nomorsatukaltim.com – Tahun 2020 disebut menjadi awal realisasi rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur (Kaltim). Tapi, harapan masyarakat nampaknya harus pupus.

Karena pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat diketahui memutuskan menunda megaproyek nasional tersebut. Penundaan ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa dihadapan Komisi IX DPR RI menyebutkan, pembangunan IKN baru ke daerah yang telah ditunjuk itu akan ditunda.

Menyikapi itu, Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa menyampaikan kebijakan itu bulat ada di pemerintah pusat. Sebagai yang ditunjuk, hanya bergantung ke sana. Namun, ia merasa alasannya sangat tepat.

“Saya rasa itu ada baiknya. Karena pemindahan ini butuh konsentrasi pemerintah,” katanya pada Nomor Satu Kaltim, Rabu (9/9/2020).

Namun begitu, kabar ini tentu membuat sebagian besar masyarakat PPU sedikit kecewa. Khususnya warga Kecamatan Sepaku. Di kecamatan itulah selama ini digadang-gadang menjadi titik pusat IKN masa depan.

Dampak penundaan ini jelas ada. Hamdam menyebut jumlah investasi yang akan masuk pasti akan ikut tertunda. Lalu, pembangunan infrastruktur jelas akan mengalami perlambatan. Sehingga sedikit banyaknya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tapi, diyakini ivestasi dalam cakupan kecil akan tetap berjalan. “Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan untuk tetap melanjutkan program ini dalam waktu yang tidak terlalu lama,” harapnya.

Senada, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi mengatakan rencana penundaan itu datang dari pusat. Tentu apapun kebijakan yang dikeluarkan akan didukung sepenuhnya.

“Kami ini hanya menunggu. Tugas kami menyampaikan, meyakinkan, dan menyosialisasikan rencana yang disampaikan Presiden Jokowi itu,” ujarnya.

Ia menilai, situasi pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah pusat kewalahan. Menyelamatkan nyawa manusia itu lebih penting ketimbang program lainnya. Ia tetap optimis. Pemindahan itu tetap terealisasi. Adapun situasi pandemi ini hanya menunda pembangunan fisik. Tidak secara administrasi.

Apalagi dipastikan pula bahwa pembangunan dasar di sejumlah daerah penyangga akan tetap dilaksanakan. Sesuai yang tertuang dalam masterplan IKN. “Kami berharap penundaan ini bukan menghentikan. Hanya terjeda saja,” ucapnya.

Soal investasi, tentu juga ikut tertunda. Kendati hingga saat ini juga belum ada. Terutama yang secara terbuka. “Kalau secara sembunyi-sembunyi saya tidak tahu,” sebutnya.

Deteksi itu terlihat dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) bernomor 22 Tahun 2019. Yang mengatur pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli tanah. Sebagai langkah menyikapi rencana pemindahan IKN itu.

“Kalau investasi masuk itu awalnya pasti membutuhkan lahan. Dengan adanya perbup pengendalian jual-beli lahan ini, tentu investor berhitung dalam mengurus perizinan,” urainya.

Lebih lanjut, Jhon menyampaikan rencana itu adalah sebuah anugerah untuk masyarakat Kaltim. Keberkahan. Berharap terjadinya pemerataan pendidikan. Seperti rencana awalnya, yang menganggap dapat menyelesaikan permasalahan di DKI Jakarta. Yang dinilai sudah terlalu padat.

Kalau berpindah, artinya ada pemerataan pembangunan. Sekaligus rencana jangka panjang lebih leluasa. Dan lagi, dipilihnya Kaltim menjadi awal mula rencana itu. Keadilan pembangunan bisa terwujud.

“Yang setuju dan tidak setuju itu tinggal perspektif saja. Tujuan awalnya itu ialah pemerataan pembangunan,” tegas Jhon.

Lanjutnya, ia menunggu kepastian atau kejelasan resmi terkait rencana penundaan pembangunan IKN dari pusat.

“Harapan semoga semua lancar. Karena percepatan pembangunan sangat diharapkan di Kaltim. Semoga situasi ini cepat berlalu,” pungkasnya. (RSy/zul)

Komentar