Misteri Tiket Penyelamat Demokrasi

0

Hampir bisa dipastikan dua daerah di Kalimantan Timur akan menghadirkan Pilkada calon tunggal. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Jika calon penantang Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz, memilih tiarap. Tidak dengan bakal pasangan calon Awang Yacoub Luthman (AYL)-Suko Buono.

Dengan waktu yang masih tersisa, Awang Yacoub Luthman yang popular dengan AYL terus berupaya mendapatkan tiket. Sampai kemarin (7/9/2020), mantan Ketua DPRD Kutai Kartanegara itu mempersoalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengesahkan dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada calon lawan, Edi Damansyah  – Rendi Solihin.

AYL mengaku telah mengirim surat sanggahan ke KPU bahwa pihaknya memiliki dokumen B.1-KWK dengan tanggal lebih tua.

“Kami sudah ingatkan (KPU) dan sanggahan sudah dibaca dan ditanyakan help desk pusat dan cukup jelas, bahwa PAN (meminta) kedatangan Edi Damasyah (yang membawa dukungan) supaya ditahan, tidak boleh diterima,” kata AYL.

Namun ia kecewa lantaran KPU menetapkan berita acara bahwa dukungan PAN tidak dikeluarkan dari deretan parpol pengusung Edi-Rendi. Kekecewaan AYL bertambah lantaran pada Jumat (4/9/2020) justru “tiket” dari PAN dikeluarkan dari daftar parpol pengusungnya.

“Ini namanya penipuan,” kata AYL tanpa menyebut siapa pihak yang menipunya.

Dengan emosional ia meminta KPU membatalkan dukungan PAN dengan cara tehormat.

“Silakan dipanggil, dikonfrontir kami,  dikonfirmasi. Tidak dengan tiba-tiba kirim surat pembatalan,” ujarnya.

Awang Yacoub menuntut demokrasi dijalankan dengan cara yang benar.

“Saya ingin memberi sinyal kepada semua pihak, kemauan rakyat jangan direkayasa, ketika rekayasa, kebohongan dimulai, pasti akan ada kebohongan lain,” katanya.

SATU PARTAI DUA DUKUNGAN

Polemik dukungan ini muncul karena PAN mengeluarkan dua dukungan. AYL – Suko Buono menerima SK PAN bernomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020 ditandatangani Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno pada 15 Juni 2020.

Sementara DPW PAN Kaltim sebelumnya sempat mengeluarkan surat permohonan surat keputusan (SK) bernomor PAN/20/A/K-S-028/VI/2020 pada 5 Juni 2020 untuk pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kukar, Edi Damansyah-Rendi Solihin. Surat itu ditandatangani Ketua DPW PAN Kaltim M Darlis Pattalongi dan Sekretaris Zain Taufik Nurrohman.

Menanggapi kisruh ini Ketua KPU Kukar Erlyando Saputra mengatakan, KPU memutuskan berdasarkan Sistem Informasi Politik (Sipol) jika dokumen telah lengkap.

Seperti tanda tangan oleh DPP pusat, tanda tangan koalisi, serta ketua dan sekretaris hadir di KPU. Jadi tidak ada landasan untuk menghalangi dukungan pada paslon Edi-Rendi.

Erlyando Saputra mengatakan, meski ada B.1-KWK dari dua bapaslon, secara kumulatif tidak bisa langsung menolak, karena keduanya ada tanda tangan dari DPP.

PERPANJANG PENDAFTARAN

Akibat kisruh ini, tahapan Pilkada di Kukar ditunda. Hingga batas akhir pendaftaran, hanya ada satu bakal pasangan calon yang terdaftar. KPU akan menyampaikan keputusan ini kepada seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Kukar.

“Setelahnya kita membuka kembali masa perpanjangan pendaftaran selama tiga hari,” ujar Komisioner KPU Kukar, Nofand Surya Gafillah, Senin (7/9/2020).

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) 18 tahun 2019, pasal 102 ayat (2) huruf b. Partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang mengusung salah satu pasangan, tidak memenuhi 25 persen suara sah atau 20 persen kursi di DPRD Kukar, maka calon yang didaftarkan bisa mendaftarkan bakal pasangan calon kembali. Tapi dengan komposisi yang berbeda.

Parpol atau gabungan parpol yang sudah mengusung salah satu bapaslon. Bisa saja memecah koalisi. Dan memberikannya ke bapaslon lainnya. Dengan catatan bapaslon yang semula telah mendaftar, kembali mendaftar dengan komposisi partai pengusung yang berbeda.

Tentunya ini menjadi peluang bagi pasangan AYL-Suko. Mendaftarkan diri dengan koalisi yang memilik jumlah kursi cukup ke KPU Kukar. Yakni minimal sebanyak 9 kursi.

“Masih ada peluang untuk mengubah koalisi partai yang belum mendaftar,” lanjut Nofand, lagi.

Dinamika bongkar pasang koalisi bisa saja terjadi. Dengan catatan, ada persetujuan dari bapaslon dan partai politik yang bersangkutan.

“Itu terserah mereka,” pungkas Nofand.

PEMERIKSAAN KESEHATAN DITUNDA

Keputusan senada juga diambil KPU Kota Balikpapan. Sampai batas akhir pendaftaran, hanya pasangan Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz yang sudah mendaftar.

“Kami putuskan untuk melakukan penambahan waktu pendaftaran pada tanggal 10, 11 dan 12 September,” kata Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha, Senin (7/9/2020).

Penambahan waktu pendaftaran mempengaruhi tahapan pelaksanaan Pilkada. Jika sebelumnya Senin kemarin (7/9/2020) menjadi hari pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah, jadi tertunda. Menyesuaikan waktu perpanjangan tahapan pendaftaran calon kepala daerah.

“Nah tanggal 7, 8, 9 (September), KPU ini wajib menyosialisasikan penundaan dan perpanjangan masa pendaftaran,” katanya.

Kemudian untuk penundaan tahapan pemeriksaan kesehatan itu, lanjut Thoha, KPU Balikpapan berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) dan tim dokter pemeriksa yang terlibat, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Pemeriksaan kesehatan calon dijadwalkan akan dilaksanakan sekitar tanggal 10 hingga 18 September,” ungkapnya.

Noor Thoha mengingatkan bahwa tahapan mendaftaran diperpanjang, sehingga ia berharap masyarakat menunggu hasil penetapan bakal calon yang sudah dipastikan ikut dalam Pilkada 2020.

“Karena ini masih tahapan pendaftaran, rasanya tidak elok, tidak etis kalau kita dikit-dikit bicara kotak kosong,” urainya.

Ia menyebut jika KPU terikat dengan juknis dan aturan. Meski peta politik saat ini menunjukkan gejala kolom kosong. Namun KPU tidak diperkenankan menerka-nerka sampai tahapan penetapan.

“Partai politik koalisi ini diberikan ruang di undang-undang, untuk bisa kompromi lagi. Supaya membentuk koalisi baru supaya bisa mengusung,” urainya.

Dua tokoh selain paslon Rahmad Mas’ud dan Thohari Azis, yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi 9 Desember mendatang, yakni Yaser Arafat Syahril, belum berkomentar mengenai situasi politik terkini, dan bagaimana rencananya untuk memanfaatkan waktu perpanjangan masa pendaftaran. Sementara itu, Ahmad Basir, kader Partai NasDem yang didorong untuk maju dalam pilkada 2020, juga belum berkomentar.

“Saya masih di rumah Gubernur,” ujarnya, saat dihubungi, kemarin.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, fenomena Pilkada calon tunggal disebabkan sejumlah variabel. Tapi tetap saja aksi borong dukungan partai (oleh kepentingan oligarki) yang menempati ranking teratas.

Upaya AYL menuntut kejelasan soal dukungan PAN bukan semata-mata menyelematkan dirinya, namun juga wajah demokrasi di kabupaten itu. (mrf/ryn/yos)

Share this :

Leave A Reply