Haidir: Sikap PAN di Pilkada Kukar Merugikan PKB

0
Haidir: Sikap PAN di Pilkada Kukar Merugikan PKB
Ketua Desk Pilkada dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kukar, Haidir. (Ist)

Kukar, nomorsatukaltim.com – Ketua Desk Pilkada dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kukar Haidir menghormati sikap Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilkada Kukar.

Namun, kata dia, selama ini PAN tidak pernah menyampaikan secara resmi telah menarik diri dari koalisi PAN-PKB untuk mengusung Awang Yacoub Luthman (AYL)-Suko Buono di Pilkada Kukar.

Pihaknya sudah mengonfirmasi hal itu ke DPP PKB. Sejauh ini, tidak ada surat resmi dari PAN yang menyebutkan bahwa koalisi tersebut telah dibatalkan dan dibubarkan.

Sejak awal, dasar SK DPP PAN untuk AYL-Suko karena adanya rekomendasi dari DPP PKB. Hal demikian pula bagi DPP PKB mengeluarkan SK B1KWK parpol untuk keduanya.

Haidir berharap PAN sebagai partai koalisi dalam Pilkada Kukar menentukan sikap. “Kalau memang menarik diri dari koalisi, mestinya mengorfimasi itu ke DPP PKB,” ujar Haidir, Senin (7/9).

Dengan begitu, keputusan PAN tersebut dapat disampaikan oleh DPP PKB ke pengurus partai tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten.

“Kalau tidak ada kebijakan untuk menarik diri dari koalisi dengan PKB, saya harapkan DPD PAN Kukar bersedia mendaftarkan dua paslon ini. Baik petahana maupun Pak Awang Yacoub dan Pak Suko Buono,” sarannya.

Pasalnya, menurut Haidir, dua SK yang dikeluarkan DPP PAN untuk kedua paslon tersebut masih legal. Karena itu, Ketua DPD PAN Kukar Supriyadi mestinya ikut mendaftarkan AYL-Suko dan Edi-Rendi ke KPU Kukar.

“Mana yang sah atau tidak sah, biarkan proses dalam aturan main yang menentukan. Itu akan dibawa ke Bawaslu. Itu ranahnya sengketa pilkada,” jelasnya.

Kata Haidir, setelah masuk dalam proses tersebut, sengketa antara AYL-Suko dan Edi-Rendi bisa diselesaikan di tingkat Bawaslu atau PTUN.

“Kalau nanti Bawaslu atau PTUN memutuskan SK itu sah untuk AYL-Suko, semuanya harus legawa. Begitu pula sebaliknya. Jika SK itu sah untuk Edi-Rendi, yang lainnya juga harus menerima itu dengan lapang,” katanya.

Seandainya langkah ini diambil oleh PAN, maka tidak akan menciderai SK yang diberikan kepada AYL-Suko dan Edi-Rendi.

Tak hanya itu, Haidir menyebut, sikap pengurus PAN telah merugikan pengurus PKB Kukar. Ia menilai sikap PAN tak menghargai dan menghormati PKB selaku partai koalisi.

“Perubahan-perubahan ini tentu berimbas ke kami. DPP tentu tidak ingin PKB ini terparkir. Sehingga konsekuensinya mereka akan mengambil langkah-langkah politik. Yang akan menyulitkan bagi DPW dan DPC PKB,” sebutnya.

Namun di sisi lain, apabila PKB Kukar beralih untuk mendukung paslon Edi-Rendi, pengurus DPC PKB Kukar akan menanggung beban moral kepada paslon AYL-Suko.

“Masyarakat akan merasa bingung dan menyesalkan itu. PKB yang selama ini konsisten harus kehilangan muka di tengah masyarakat akibat sikap PAN ini,” ujarnya.

Ia meyakini kader-kader PKB di Kukar tak semuanya mendukung AYL-Suko. Tetapi karena DPP sudah memberikan SK terhadap keduanya, maka pihaknya harus mengamankan keputusan tersebut.

“Karena itulah keadilan. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mohon maaf. Saya tidak ingin menggurui secara politik teman-teman di PAN. Tapi sebagian mereka juga teman-teman dan adik-adik saya,” ucapnya.

Haidir menekankan, etika setiap pemain politik harus tetap dijaga. Ketika parpol sudah memberikan SK kepada paslon tertentu, maka paslon lain tidak boleh mengganggu dan merebutnya.

“Apa yang didapatkan Pak Awang berupa SK B1KWK, itu sudah final. Tidak boleh diganggu. Apalagi tokoh-tokoh politik yang kita dukung ini orang-orang terhormat. Kita tidak mendukung orang ecek-ecek. Sehingga kehormatan itu harus dijaga,” sebutnya.

Ia menegaskan, paslon yang tidak didukung PKB bukanlah musuh. Melainkan rival kompetisi dalam agenda demokrasi.

“Ketika calon yang kami usung itu kalah, kami harus menghormati calon lain yang memenangkan pilkada ini. Dan kami harus berkomitmen untuk mendukungnya,” tegas Haidir.

Dia menjelaskan, intrik dalam politik boleh saja dijalankan. Tetapi tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

“Perang saja yang diperbolehkan membunuh, ada etika di dalamnya. Kalau tidak ada etika yang dijalankan, maka akan dianggap sebagai orang yang tidak bermoral,” jelasnya.

“Dalam pilkada, ini hanya rivalitas biasa. Tapi moral harus tetap dikedepankan. Kalau hal ini tidak dijalankan, bisa jadi akan terjadi keributan. Chaos. Banyak yang tidak sabar dengan kondisi ini. Kalau chaos, pemimpin daerah akan menanggung akibatnya. Kita tidak mengharapkan ada perpecahan seperti ini,” tutup Haidir. (ds/qn)

Bagikan:

Leave A Reply