Amerika Mengalami Kekalahan Memalukan di DK PBB

Amerika Mengalami Kekalahan Memalukan di DK PBB
Perwakilan negara-negara menghadiri rapat di DK PBB. (IN)

Teheran, nomorsatukaltim.com – Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, Amerika Serikat (AS) telah mengalami kekalahan yang memalukan setelah Dewan Keamanan PBB menolak memperpanjang embargo senjata Teheran. Sementara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebut tindakan PBB itu sebagai “kesalahan serius.”

Presiden Trump juga telah mengancam akan memaksakan penerapan sanksi PBB kembali. Dengan menggunakan teknik yang disebut snapback.

Dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada Jumat (14/08), terkait upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran, hanya ada 1 negara yang mendukung rencana AS: Republik Dominika.

Iran, Rusia dan China memberikan suara menentang. Sementara 11 anggota abstain. Termasuk Prancis, Jerman, Inggris, juga Indonesia.

“Saya tidak ingat Amerika Serikat mempersiapkan resolusi selama berbulan-bulan untuk menyerang Republik Islam Iran, dan hanya mendapatkan 1 suara,” kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan di televisi.

“Tapi kesuksesan besar adalah Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan dalam konspirasi ini,” lanjutnya.

Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo senjata terhadap Iran pada 2007. Embargo akan berakhir pada pertengahan Oktober. Sebagaimana disepakati dalam kesepakatan nuklir 2015 antara Iran, Rusia, China, Jerman, Inggris, Prancis, dan AS. Yang mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi.

Kesepakatan itu tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan 2015. Kesepakatan tersebut membatasi program pengayaan uranium Iran. Yang digunakan untuk membuat bahan bakar reaktor. Tetapi dapat juga digunakan sebagai senjata nuklir.

Kesepakatan tersebut pun mengharuskan Iran untuk merancang ulang reaktor yang tengah mereka bangun. Yang dapat menghasilkan plutonium yang cocok. Untuk pembuatan bom. Sekaligus menuntut Iran untuk membuka pintu bagi inspeksi internasional.

Pada 2018, Presiden AS Donald Trump keluar dari kesepakatan yang dicapai di bawah presiden AS sebelumnya, Barack Obama. Trump menyebut kesepakatan itu “kesepakatan terburuk yang pernah ada.”

Menlu AS Mike Pompeo menanggapi putusan Dewan Keamanan PBB. “Ini adalah kesalahan serius. Kami menyesalinya,” kata Pompeo dalam konferensi persnya selama kunjungan ke Polandia.

AS dapat menindaklanjuti langkahnya untuk memicu kembali semua sanksi PBB terhadap Iran. Dengan menggunakan ketentuan dalam perjanjian nuklir. Yang dikenal dengan istilah snapback.

Para diplomat mengatakan, AS dapat melakukan ini paling cepat dalam seminggu. Tetapi langkah itu disebut dapat menemui hambatan yang sulit.

Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi mengatakan, keputusan Dewan Keamanan yang tidak memperpanjang embargo senjata di Iran akan menyebabkan ketidakstabilan Timur Tengah.

“Rezim ekstremis di Iran tidak hanya mendanai terorisme. Tapi juga mengambil bagian aktif dalam terorisme melalui cabang-cabangnya di seluruh dunia dan menggunakannya sebagai alat politik. Perilaku ini membahayakan stabilitas regional dan internasional,” kata Ashkenazi.

Menurut Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Grata Endah Werdaningtyas, Indonesia mengambil posisi abstain. Karena menilai rancangan resolusi yang diajukan AS tidak sejalan dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau dikenal dengan kesepakatan nuklir Iran.

Rancangan itu juga, menurut Indonesia, tidak akan efektif mengatasi masalah nonproliferasi serta isu stabilitas keamanan di Kawasan Teluk.

“Bagi Indonesia, implementasi Resolusi DK PBB 2231 dan JCPOA secara menyeluruh merupakan satu-satunya cara yang efektif. Dalam memastikan program nuklir Iran hanya untuk tujuan damai,” kata Grata.

Maka dari itu, Indonesia meminta Iran dan seluruh negara pihak lainnya pada JCPOA untuk menjalankan komitmennya secara penuh dan efektif. Indonesia juga menyesalkan langkah AS yang keluar dari kesepakatan tersebut.

“Indonesia mendorong agar negara pihak pada JCPOA dapat menyelesaikan isu kepatuhan implementasi melalui mekanisme yang telah diatur. Dalam kesepakatan dimaksud. Dalam hal ini melalui Dispute Resolution Mechanism (DRM),” ujar Grata.

AS harus mengajukan pengaduan bahwa Iran melanggar kesepakatan nuklir ke Dewan Keamanan. Dewan kemudian mesti memberikan suara dalam waktu 30 hari terkait resolusi untuk melanjutkan pencabutan sanksi Iran.

Jika resolusi seperti itu tidak diajukan sebelum tenggat waktu, semua sanksi PBB yang diberlakukan sebelum kesepakatan nuklir 2015 akan secara otomatis diberlakukan kembali.

Masih belum jelas bagaimana Rusia, China atau anggota Dewan Keamanan lainnya dapat menghentikan AS untuk melakukan upaya snapback itu.

Para diplomat mengatakan, beberapa negara kemungkinan akan berargumen bahwa AS secara hukum tidak dapat mengaktifkan lagi sanksi PBB pada Iran.

Jika langkah snapback tersebut berhasil, Iran akan diwajibkan menangguhkan semua aktivitas terkait nuklir. Termasuk penelitian dan pengembangan. Impor apa pun yang dapat berkontribusi pada aktivitas nuklir juga dilarang. (dtk/qn)

Tinggalkan Balasan