Soliditas Diuji

TANJUNG REDEB, DISWAY – Partai politik telah menentukan pilihan terhadap bakal pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020. Namun, komitmen untuk memenangkan kandidat yang diusung, akan diuji.

Apalagi beredar isu-isu adanya “perahu kosong” yang digunakan kandidat sebagai kendaraan politik untuk maju di pilkada. Sebab, kader di daerah tidak sependapat dengan keputusan pengurus pusat.

Namun, pengurus partai di tingkat pusat, juga tak ingin dibuat malu. Karena menyangkut pertaruhan nama partai. Untuk itu, ada sanksi bagi kader yang tak menjalankan instruksi partai.

PDI Perjuangan, misalnya. Di surat rekomendasi yang diberikan kepada bakal pasangan calon, dengan tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai untuk memperjuangkan kandidat yang diusung.

Bagi kader yang tak menjalankan instruksi partai, dan melakukan aktivitas di luar kebijakan partai, akan diberikan sanksi organisasi. “Karena ketua umum (Megawati Soekarnoputri) sudah menginstruksikan, maka wajib bagi kader, simpatisan untuk patuh,” ujar Ketua DPRD PDI Perjuangan Kaltara Jhonny Laing Impang, Minggu (6/9).

Bagi yang tidak patuh, ia pun dengan tegas mempersilakan untuk keluar dari PDI Perjuangan. “Tapi, kami harap kader bergandengan tangan untuk memuluskan jalan calon yang diusung,” ujarnya.

Wanti-wanti terhadap kader yang membelot, juga menjadi penekanan Ketua DPD Gerindra Kaltara, Ibnu Saud. Ia menegaskan, ada sanksi tegas bagi kader yang tak mematuhi instruksi partai.
“Sanksi itu mulai teguran hingga pemecatan sebagai anggota partai,” ujarnya.

Namun, ia yakin kader Gerindra di Kaltara akan solid dan bekerja keras memenangkan kandidat yang diusung.

Ketua DPD Hanura Kaltara, Ingkong Ala, juga optimistis kader Hanura di daerah akan solid memenangkan kandidat yang diusung. Karena kalau DPP sudah menginstruksikan, kata Ingkong Ala, maka kader di semua tingkatan di daerah harus melaksanakan.

“Kalau tidak mau berjuang, itu bukan kader,” ujarnya.
Bagi kader yang tidak patuh instruksi DPP, Ingkong Ala dengan tegas menyatakan akan ada sanksi. Namun, ia mengatakan, sanksi yang diberikan tergantung dari pengurus pusat.

“Jadi itu sudah jelas. Pilihanya cuma dua, mau berjuang atau keluar dari partai,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Kaltara, Herman, juga menegaskan kader harus menjalankan instruksi partai yang bersifat final. “Namanya berpartai, tentu akan ada sanksi bila kita tidak mengikuti arahan DPP. Minimal teguran, setelah itu tindakan keras untuk kader atau pengurus yang tidak menjalankan perintah sesuai dengan mekanisme partai,” ujarnya.

Bagi kader yang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD, menurutnya, untuk sanksi pergantian antarwaktu akan ada mekanismenya. Dan, melihat sejauh mana tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.

Ketua DPD Golkar Kaltara, Arsyad Talib, mengingatkan kader pohon beringin untuk tidak membelot terhadap keputusan DPP. “Bagi kader Golkar, siap-siap saja jika tidak mau diberi sanksi tegas,” ujarnya.

Karena menurutnya, memperjuangkan kandidat yang diusung, yang diputuskan oleh DPP, menjadi pertaruhan nama besar partai. “Tapi, kita sudah mengarahkan seluruh kader Partai Golkar tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan maupun desa-desa, harus menjalankan perintah (DPP),” ujar Arsyad Talib. *

Tinggalkan Balasan