PPU Bakal Terapkan Sanksi Denda Rp 50 Ribu – RP 1 Juta Bagi Pelanggar Prokes

0

Personel Satpol-PP PPU saat melakukan sosialisasi ketaatan prokes di beberapa pusat perbelanjaan. (Ist)

PPU, nomorsatukaltim.com – Peraturan Bupati (Perbup) Penajam Paser Utara (PPU) tentang penerapan disipilin dan penegakan protokol kesehatan (prokes) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 segera diterbitkan.

“Sudah melalui evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Dan sudah dikembalikan pada kami, tinggal diteken oleh bupati,” kata Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Ahmad, Senin (7/9/2020).

Hari ini juga langsung dilakukan rapat pembahasan penerapan. Ditegaskan, mulai besok sudah berjalan tahap sosialisasi ke masyarakat.

Secara teknis, sosialisasi terkait itu akan disampaikan di rumah-rumah ibadah. Lalu, akan ada pemasangan spanduk di beberapa titik keramaian.

“Seperti di masjid, akan diumumkan. Lalu memasang spanduk seperti di terminal, pasar,” jelasnya.

Sosialisasi ini dilakukan sedari awal. Sebelum perbup benar-benar terbit. Lama sosialisasi satu minggu. Untuk meminimalisir komplain dari masyarakat. Diperkirakan penegakan perbup dimulai pekan depan.

“Ini perlu segera diteken. Karena kondisinya sudah rawan,” tandas Ahmad.

Dasar terbitnya Perbup ini ialah Instruksi Presiden (inpres) nomor 6 tahun 2020. Tentang hal yang sama.

Yang diterapkan kepada seluruh masyarakat. Wajib memakai masker serta menegakkan prokes lainya. Target wilayah utamanya ialah area publik.

Ada sanksi jika yang melanggar. Mulai teguran, membersihkan fasilitas umum hingga denda. Besarannya Rp 50 ribu.

Adapun bagi yang diwajibkan buntuk isolasi mandiri, namun abai, akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta.

Lalu bagi pelaku usaha yang gagal menetas prokes di wilayahnya, bisa dikenakan denda beragam. Tergantung jenis pelanggarannya. Ancaman dendanya berkisar Rp 150 ribu sampai Rp 1 juta.

Yang bertugas dalam penegakannya ialah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Bersama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 PPU.

“Tentu ada trik bagaimana pelaksanannya. Ada tim yang akan mengawasi di lapangan,” urainya.

Adapun hasil dari denda itu akan langsung masuk ke kas daerah. Laporan akan masuk per hari.

“Misal ada hasil penegakan hari ini. Ada data nama, alamat, umur, dan jenis kelamin. Lalu nominalnya dan tanda tangan yang kena sanksi dan penerima. Langsung masuk kas daerah,” pungkas Ahmad. (rsy/ava)

Share this :

Leave A Reply