10 Ribu Pelaku Usaha Kecil di PPU Dapat Bantuan Modal

1

Sebanyak 10.230 pelaku usaha mikro di PPU menerima bantuan stimulan usaha Rp 2,4 juta. (Istimewa)

PPU, nomorsatukaltim.com – Bantuan stimulan bagi pengusaha kecil dan ultra mikro di Penajam Paser Utara (PPU) bakal terima bantuan lagi. Melalui Keputusan Presiden (Kepres) dalam rangka pemulihan ekonomi, terkait pembiayaan. Sifatnya pembiayaan usaha. Sumbernya dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Calon penerimanya sudah di data. Ada 10.230 jumlahnya. Dari empat kecamatan di PPU.

“Jumlah itu sudah diusulkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Sukadi Kuncoro, Kamis (3/9/2020).

Untuk menerima bantuan bagi pelaku mikro (BPUM) ini ada syaratnya. Sesuai pasal 5 dan 8 surat kementerian itu. Pelaku usaha menyampaikan surat tanggung jawab mutlak berdasarkan usahanya itu. Bermaterai.

“Perlu ditekankan, yang sudah menerima bantuan dari pemerintah ini sifatnya bukan konsumtif. Tapi modal usaha. Buat penerima yang ingin usahanya berkembang,” urainya.

Adapun yang terdata itu tersaring dengan ketentuan tidak memiliki uang dalam tabungan Rp 2 juta ke bawah. Per Bulan Juni 2020.

Nominal bantuannya sekira Rp 2,4 juta. Bantuan ini nantinya disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing penerima.

Diharapkan, usahanya dapat kembali tumbuh. Yang sempat terimbas pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, bantuan bagi pelaku usaha mikro juga telah ada. Saat ini tahap pencairan. Yang ini sumbernya berbeda. Dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Di tiga kecamatan sudah rampung. Penajam, Waru, dan Babulu. Untuk Sepaku sedang berjalan. Sudah lebih dari 90 persen.

Jumlah penerimanya 2.812 pelaku usaha. Per pelaku menerima Rp 750 ribu. Sekali saja menerima. Hasil akumulasi jumlah penerima selama 3 bulan sebesar Rp 250 ribu.

Mekanismenya sama. Dana bantuan juga langsung masuk ke rekening masing-masing.

Yang berbeda, bantuan ini sifatnya konsumtif untuk pelaku usaha. Yang penghasilan dari usahanya terdampak pandemi COVID-19.

“Jadi yang menerima bantuan dari pemerintah pusat, masih boleh menerima bantuan ini. Karena sifat bantuannya berbeda,” pungkas Kuncoro. (rsy/ava)

Share this :

1 Komentar

  1. Mulyadi Siregar. on

    1.Semestinya Harus ada yang memastikan APAKAH BENAR SEMUA PELAKU UMKM.
    Banyak sekali yang mengaku ngaku.
    2.Utamakan yang memiliki NPWP UMKM.Agar tidak merusak Pajak daerah nanti kedepan.

Leave A Reply