Pemilihan Anggota BPD 22 Desa di PPU Utamakan Prokes

0

Pemeriksaan suhu menjadi salah satu kewajiban dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Desa Rawa Mulia. (Istimewa)

PPU, nomorsatukaltim.com – Ada 22 desa di Penajam Paser Utara (PPU) menggelar pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, protokol kesehatan (prokes) menjadi yang utama. Jelas. Karena masa pandemi.

Teknisnya, pencoblos datang sesuai jam yang ditetapkan. Ada penyeliaan tiap orang yang masuk ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Jadi masuk dalam ruang tunggu hanya 6 orang saja. Mereka bergantian. Setelah mencoblos mereka langsung pulang,” sebut Nurbayah.

Dan lagi, semua yang datang wajib cuci tangan. Pemeriksaan suhu dan mengenakan masker.

Yang menggelar pemilihan itu ialah desa yang periode anggota BPD-nya sudah habis. Tiga desa di Kecamatan Penajam, di Kecamatan Babulu ada 9 desa. Kecamatan Waru 2 desa dan Kecamatan Sepaku 8 desa.

“Alhamdulillah pemilihan BPD di Desa Rawa Mulia berjalan lancar dan damai,” Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU Nurbayah, Rabu (2/9/2020).

Rawa Mulia, Kecamatan Babulu terjadwal sebagai desa pertama yang menggelar pemilihan. Akhir Agustus lalu. Mekanisme pemilihan dilakukan secara langsung. Yang terakhir ialah Desa Sri Raharja, juga Kecamatan Babulu.

Dalam penyelenggaraannya, logistik pemilihan meminjam dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU. Jumlahnya ada 256 bilik suara, 177 kotak suara.

Bilik dan kotak suara itu terbuat atau berbahan dari alumunium. Alat logistik Pemilu yang lama.

“Kalau alat pencoblos masing-masing desa menyiapkan,” sebutnya.

Lebih lanjut, pelaksanaan pemilihan anggota BPD itu mengacu pada Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2019.

BPD merupakan wakil masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Atau sebagai parlemen desa.

Tugasnya yaitu bersama pemerintah desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah.

Mendorong terciptanya kemitraan yang harmonis antara kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan BPD sebagai wakil masyarakat desa. Mampu memicu lahirnya kebijakan strategis di desanya.

“Mereka harus mampu menjadi agent of change di desa. Jangan justru menjadi sebaliknya,” ucap Plt. Kepala DPMD PPU, Alimuddin.

Ia berharap pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar dan transparan. (rsy/ava)

Share this :

Leave A Reply