Samarinda-Balikpapan Kompak, Penanganan COVID-19 Masuk APBD

COVID-19 adalah musuh bersama. Segala upaya dilakukan untuk mencegahnya. Termasuk pula politik anggaran. Bagaimana skemanya?

Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah (TAPD) serta DPRD Samarinda harus memutar otak. Virus ini tak cuma menguras energi. Tapi juga anggaran belanja daerah. Yang semula sempat re-focusing hingga 50 persen. Demi penanganan wabah COVID-19. Adapun anggaran yang digelontorkan untuk penanganan COVID-19 senilai Rp 350 miliar.

Dalam pembahasan APBD perubahan nanti, re-focusing itu rencananya akan dikembalikan. Sesuai perencanaan awal. Termasuk nominalnya juga. Awalnya Rp 2,5 triliun akan menjadi Rp 2,9 triliun.

“Berarti ada optimis di 2020 ini kembali menggeliat. Tinggal kita melihat waktunya cukup atau tidak,” kata Ketua Komisi III DPRD kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani, saat ditemui ditengah pembahasan anggaran, di Kantor DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (1/9/2020).

Angka tersebut sudah termasuk tambahan dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (silpa) APBD 2019 sekitar Rp 645 miliar. Sehingga, kalau waktunya cukup, kegiatan ataupun proyek pembangunan yang tertunda karena wabah corona, bisa terselesaikan.

“Di (APBD) murni kemarin kan APBD kita Rp 3,1 triliun. Nah dipotong sehingga menyisakan Rp 2,5 triliun. Kita minta pemerintah memberikan angka optimis. Jangan berpatokan di angka pandemi itu. Sehingga, munculah angka Rp 2,5 triliun tadi,” jelas politisi PDIP ini.

Untuk penanganan COVID-19 ini kembali diangkarkan. Angkanya Rp 82 miliar. Angka tersebut dihitung sampai Desember. Kalau pun kurang dan pandemi masih berkelanjutan, akan dianggarkan lagi melalui APBD murni 2021. Tapi, ia optimistis anggaran mencukupi. Pasalnya, Rp 350 miliar yang dianggarkan belum terpakai sepenuhnya. Masih dibawah 20 persen.

Hanya sekitar Rp 35 miliar. Untuk itu, di APBD perubahan kali ini hanya Rp 82 miliar yang dialokasikan. “Kalau kemarin itu kan karena tidak tahu. Karena, itu terbilang baru. Waktu itu juga ada silva dari pemerintah kota. Sehingga keluarlah Rp 350 miliar itu untuk penanganan COVID-19. Itupun tidak habis,” pungkasnya.

Di Balikpapan lain lagi. TAPD beserta pemkot sudah membahas KUA PPAS untuk APBD 2021. Fokus anggaran adalah penanganan COVID-19 juga. Dari nilai APBD Rp 2,2 triliun, sekitar Rp 25 miliar sudah dialokasikan untuk hal itu. Empat poin yang diprioritaskan.

Yakni: penanganan COVID-19, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. “Sesuai permendagri,” ucap Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, saat ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Balikpapan, Selasa (1/9) kemarin.

Menurutnya pemerintah masih mengutamakan penanggulangan wabah. Ada rencana sekitar Rp 25 miliar dari APBD akan disisihkan khusus demi mengatasi pandemi tahun depan. Nilai itu sudah disetujui sebelumnya. Yakni ketika DPRD Balikpapan menggelar RDP terkait rencana penggunaan anggaran khusus penanganan COVID-19. Yang dirumuskan bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Balikpapan beberapa waktu lalu.

“Totalnya saya lupa (anggaran COVID-190 dan kesehatan). Tapi memang ada penambahan Rp 25 miliar itu,” ungkapnya.

Ia juga menerangkan pemerintah sudah sepakat agar tahun depan menjadi tahun recovery atau perbaikan ekonomi. Sektor mikro dan makro. Menurutnya selama pandemi, dampaknya tidak melulu berimbas pada masalah kesehatan dan sosial, tapi juga berefek pada kondisi ekonomi.

Bahkan perekonomian bisa terus melemah jika tidak disokong pemerintah. Perlu dorongan untuk kembali memberi gairah perekonomian,mulai dari para pengusaha, juga mendorong daya beli masyarakat.

“Nah ini yang baru dilakukan penangguhan pajak, dispensasi penyetoran pajak. Karena perekonomian belum normal,” urainya.

Menurutnya banyak sekali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mendukung realisasi target APBD Rp 2,2 triliun itu. “PBBP2P, kemudian pajak retribusi. Balikpapan ini kan murni kota jasa,” ujarnya optimistis.

Saat ditanya seberapa besar bankeu dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat, ia belum memiliki gambaran. Berapa anggaran yang bisa pemkot dapatkan tahun depan. Namun Abdulloh yakin. Baik pihak eksekutif dan legislatif bakal bekerja maksimal untuk mencapai target PAD senilai sekitar Rp 650 miliar. “Untuk rinciannya belum bisa. Belum disahkan. Baru pembahasan, tunggu pembahasan selanjutnya,” imbuhnya. (mic/ryn/boy)

Saksikan video menarik berikut ini:

Komentar