Pemkab PPU Gandeng Kejari Selesaikan Aset Bermasalah

IMG 20200803 WA0052
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) memimpin pertemuan bersama jajaran Kajari di aula lantai III Kantor Bupati. (Istimewa)

Penajam, nomorsatukaltim.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mengungkapkan banyak masalah sengketa aset di wilayahnya. Utamanya pada lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang ia pimpin.

Ia menegaskan akan segera menyelesaikannya. Upaya itu ia mulai dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU. Mereka sudah menggelar rapat bersama. Termasuk juga dengan Kepolisian Resor PPU beberapa waktu lalu.
AGM mengatakan, penyelesaian permasalahan sengketa aset ini tentu juga dalam mempersiapkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kita ingin menindaklanjuti aset-aset daerah dengan mengidentifikasi permasalahannya. Jadi jangan sampai di kemudian hari malah menjadi masalah. Nah, kita mau ini cepat-cepat diatasi. Agar semua clear and clean (CNC),” ujarnya.

Ia menuturkan akan memberikan kuasa pada Kejari PPU dalam penyelesaiannya. “Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini seperti diabaikan saja,” lanjutnya.
Berbagai masalah itu modusnya beragam. Mulai dari asal klaim. Ada perorangan, lembaga masyarakat sampai kerajaan. Ada yang tiba-tiba pasang plang. Lalu juga ada yang dengan surat-surat palsu.
“Yang menandatangani oknum-oknum. Bahkan oknum lurah, oknum RT. Mereka kerja sama. Itu yang saya bilang sistem jahat yang harus diperangi,” katanya.

Salah satu yang menjadi prioritasnya ialah aset milik pemerintah tepat di seberang dan kiri kantornya. “Ada yang men-clearing (membersihkan lahan). Diratakan. Ternyata itu aset pemerintah,” tegas AGM.
Ia menargetkan penyelesaian lahan di muka kantornya dengan segera. “Saya targetkan sebelum akhir tahun sudah selesai,” tandasnya. Itu juga akan menjadi percontohan kerjasama antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di PPU. Dalam hal penyelesaian persoalan keseluruhan di PPU.

pemprov iduladha

Untuk cepat diselesaikan agar tak sampai terjadi pertikaian antar masyarakat. Bahkan dengan pemerintah. Agar yang berhak benar-benar menerima.

“Disidangkan. Agar yang hak itu hak. Yang bathil itu bathil. Insya Allah satu persatu permasalahan ingin kita perbaiki. Agar ke depan pembangunan PPU, siapapun pemimpinnya tidak sesulit ini lagi,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Kejari PPU I Ketut Kasna Dedi mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk membantu tiap rencana kepala daerah. Apalagi itu menyangkut aturan hukum. Selaku pengacara negara.

Tentu beberapa langkah telah ia persiapkan. Menyisir potensi-potensi pelanggaran. Bisa pidana, bisa perdata. “Untuk awal ini, sesuai yang disampaikan Pak Bupati, kita fokus untuk aset berupa lahan,” kata Kasna.
Untuk bergerak, tentu pihaknya juga perlu arahan pemkab. Mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu. “Tentu tidak bisa semua sekaligus. Pemerintah yang lebih tahu mana yang prioritas,” sambungnya.

Secara umum dijelaskan, terkait persoalan sengketa lahan ini bisa saja ada unsur pidana atau perdata. Seperti ada pengrusakan aset itu. Atau dari pengadaan/pembebasan lahan di masa lalu yang bermasalah. Jika ada indikasi pihaknya bisa langsung bergerak. “Namun jika unsur perdata, kami perlu surat kuasa untuk bergerak,” jelasnya.

Dengan itu pihaknya bisa menginventarisasi pihak mana saja yang melakukan klaim. Meminta dokumen untuk dicocokkan. Diidentifikasi mana yang akan untuk diadili. “Mana yang diberikan kuasa, itu yang kami tindaklanjuti terlebih dahulu,” tutup Kasna. (rsy/eny)

Simak video terbaru dari Nomor Satu Kaltim: