Penanganan Banjir Samarinda, Harus Tetapkan Kawasan Dilindungi

Suasana dialog program Goodtime bersama Disway Kaltim belum lama ini. (Sammy/nomorsatukaltim)

Oleh: Yulius Samuel Laurens

PROGRAM Good Time Disway Kaltim membahas soal banjir di Samarinda. Tepatnya pengelolaan air di Ibu Kota Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Menghadirkan narasumber Yohanes Budi Sulistioadi (Akademisi Universitas Mulawarman) dan Krisdiyanto (Pemerhati Lingkungan Samarinda). Kegiatan digelar pada Rabu 8 Juli. Berikut petikan wawancara Pemimpin Redaksi Disway Kaltim Devi Alamsyah yang dikemas dalam bentuk tanya jawab (Q/A):

Q: Di Samarinda ini banjir sudah menahun, dari analisa akademisi dengan kondisi yang terjadi terus menerus ini seperti apa?

A: Budi – Secara teoritis kita bisa melihat bersama, Samarinda ini memiliki bentuk seperti mangkuk. Di pinggir wilayahnya cenderung lebih tinggi. Namun di bagian tengahnya lebih rendah. Dengan kondisi seperti itu, bisa dipahami bahwa ada kalanya mangkuk tersebut tidak bisa mengalirkan air seluruhnya.

Nah, jika ingin dilihat lebih detil, bisa kita lihat pada peta wilayah yang kerap kali kami jadikan rujukan, yaitu peta yang sudah dibuat sejak tahun 1944 oleh tentara Amerika dan juga tentara Belanda. Dalam peta itu, sudah menunjukkan sebenarnya bahwa di sekitar wilayah Sungai Karang Mumus (SKM), ada wilayah-wilayah yang memang harus terendam.

Jika kita bicara lebih detil lagi soal Geomorfologi Sungai, daerah itu biasa disebut dengan flat plain atau dataran banjir. Definisinya yaitu, daerah tersebut harus terisi air saat debit air sungai menjadi lebih banyak. Misalkan saja terjadi hujan deras yang membuat debit air semakin banyak, sehingga wilayah-wilayah itu yang nantinya akan diisi oleh kelebihan debit air sungai tersebut.

Q: Nah, lokasi Flat Plain itu ada dimana saja Pak Budi?

A: Budi – Wilayahnya cukup luas, mulai dari Jalan S. Parman sampai ke hulu SKM. Di beberapa tepinya itu, dulunya menjadi lokasi flat plain atau wilayah yang pada waktu tertentu harus terendam.

Nah, ini kita baru bicara tentang SKM, belum berbicara sungai yang lain. Sebab perlu diketahui, Samarinda itu memiliki banyak sungai. Ada SKM, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Sambutan, Sungai Palaran, Sungai Loa Janan, Sungai Rapak Dalam. Belum lagi beberapa sungai kecil seperti Sungai Loa Bakung, Sungai Loa Buah dan beberapa sungai kecil lain, yang muaranya di Sungai Mahakam. Dimana, masing-masing sungai tersebut juga memiliki flat plain.

Q: Sebagai masyarakat kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, tentunya jika banjir ini ada, akan terus mengganggu aktivitas kita. Apa yang seharusnya dilakukan, agar persoalan banjir ini bisa diatasi? Utamanya langkah-langkah strategisnya?

A: Budi – Jika kita lihat ke belakang, memang ada wilayah-wilayah yang seharusnya terendam oleh banjir. Namun, jika kita lihat sekarang daerah-daerah yang dulunya harus terendam itu, sekarang telah diisi oleh banyak bangunan. Sehingga jika terjadi hujan, debit air akan langsung mengalir ke sungai. Tidak seperti sebelumnya, dimana fungsi flat plain berjalan alami, hingga banyak ditumbuhi sejumlah vegetasi.

Nah, kalau ditanya kenapa saat ini banjir, dari kacamata akademisi disebabkan adanya perubahan. Dimana wilayah yang sebelumnya bisa meresapkan air, saat ini hilang karena bangunan.

Pertanyaannya lagi, seberapa banyak dan seberapa cepat banjir ini terjadi, jika dilihat kondisi Samarinda 25 tahun yang lalu. Kondisinya sangat jauh lebih asri, khsusnya di wilayah sungai. Namun, pesatnya pembangunan di Kota Samarinda ini, tidak diimbangi dengan upaya frontal menghambat laju air menuju sungai, sehingga tadinya wilayah yang menjadi daerah resapan, kemudian meluap ke jalan dan wilayah-wilayah sekitar sungai.

Apa yang harus dilakukan saat ini? Jika kita bicara hari ini, kita sudah mengalami keterlanjuran yang luar biasa. Sudah banyak wilayah resapan yang terbangun, pembukaan lahan batu bara, hingga pembukaan wilayah perumahan di daerah yang tadinya menjadi wilayah penampungan air.

A: Apa yang bisa dilakukan pemerintah?
Q: Budi – Sudah beberapa langkah dilakukan Pemerintah, namun sebagai masyarakat kita harus pahami dulu bahwa ada wilayah yang harusnya terendam. Jika wilayah yang seharusnya terendam itu kita isi dengan benda padat atau bangunan, maka kita harus memikirkan ke mana air yang harusnya ada tadi akan tersimpan. Kemudian bagaimana kita harus mengalirkan air itu dengan cepat ke pembuangan sungai.

Sebagai masyarakat, tentu kita tidak bisa membuat drainase dan gorong-gorong besar. Namun kita bisa berpartisipasi meresapkan air. Misalnya jika kita memiliki halaman di rumah, sebaiknya jangan seluruh wilayahnya dikeraskan atau disemen. Sebaiknya menyisakan sedikit area yang bisa meresapkan air. Jika semua orang melakukan hal yang sama, kita bakal membantu meresapkan air ke dalam tanah, dan mengurangi debit air yang mengalir ke sungai.


PERSEPSI YANG KELIRU

A: Sebagai pemerhati lingkungan, beberapa waktu lalu Samarinda mengalami banjir yang cukup parah. Bahkan kondisinya terjadi pada momen Idulfitri. Ketika itu Mas Kris mengabarkan lewat akun media sosialnya. Bagaimana bisa Mas Kris memprediksi banjir itu akan terjadi di wilayah ini? Jam segini?

Q: Krisdiyanto – Saya mulai mengamati SKM itu sejak tahun 2015. Memang sudah ada genangan-genangan, tapi tidak sebesar dua tahun terakhir ini. Tahun 2017, sempat juga terjadi banjir di Jalan Pemuda, yang ketinggiannya hingga pinggang orang dewasa.

Kemudian sejak 2019 sampai sekarang, kita sudah mengalami banjir sebanyak tiga kali. Semuanya itu terjadi pada Juni 2019, Januari 2020 dan kemudian Mei 2020. Tiga banjir tersebut, faktor penyebabnya berbeda-beda.
Tahun 2019, waktu itu hujan cukup lebat. Tepatnya malam hari. Di wilayah atas, hujan sudah terjadi selama satu minggu belakangan. Otomatis debit air kiriman cukup banyak. Dari hasil koordinasi, curah hujan cukup tinggi di seputaran wilayah Tanah Merah, Samarinda.

Pada pukul 07.00 Wita, pada 10 Juni 2019, kami melakukan pengukuran Bendungan Benanga hingga ke muaranya di Sungai Mahakam. Karena hujan yang terjadi cukup merata, sehingga masing-masing wilayah baik atas dan bawah berkontribusi masing-masing 50 persen terhadap debit air di sungai, hingga terjadilah banjir.
Ketika itu, banyak persepsi masyarakat bahwa banjir diakibatkan karena dibukanya pintu air Bendungan Benanga. Padahal itu persepsi yang salah. Karena Bendungan Benanga itu tidak memiliki pintu air, hanya ada pintu irigasi.

Pada banjir 9 Mei 2020. Dalam 5 tahun terakhir tinggi muka air Bendungan Benanga itu mencatat rekor tertinggi hingga 103 sentimeter. Dari data yang saya kumpulkan, pasang Sungai Mahakam itu, biasanya sampai sekitaran Gunung Lingai. Tapi pada momen itu, pasang Sungai Mahakam sudah sampai wilayah Lempake Tepian.

Kemudian kondisinya di wilayah Muara Badak terjadi hujan hingga banjir setinggi pinggang orang dewasa. Kontribusi air kiriman yang besar hingga pasangnya Sungai Mahakam. Ini jadi penyebab banjir yang terjadi pada waktu itu. Beda dengan penyebab pada Mei 2020.

Q: Dari pandangan pemerhati, solusinya seperti apa sih?

A: Krisdiyanto – Sebenarnya manajemen air itu ada tiga yang harus dilakukan. Berapa yang harus ditampung, berapa yang diserapkan, dan berapa yang dialirkan. Ketiga-tiganya itu harus berfungsi. Tidak bisa sebesar-besarnya air itu dialirkan semua. Berkaca pada saat hujan kemarin, saya coba menampung air yang jumlahnya mencapai satu tandon ukuran 1.200 kubik. Bayangkan jika masing-masing rumah melakukan hal yang sama, tentu banyak jumlah air yang bisa tertampung dan tidak seluruhnya teralirkan.
Di kawasan perumahan yang padat semen, aspal dan atap rumah, pola penampungan air bisa dilakukan dengan membuat tempat-tempat penampungan air hujan, seperti tong penyimpanan air.

Lalu, bagaimana mengalirkannya? Sungai itu berbeda dengan drainase. Sungai itu memiliki jalan sendiri. Meski dibuatkan jalan melalui normalisasi, sungai justru membentuk pulau-pulau kecil di badan sungai sehingga perlakuan terhadap sungai harus berbeda.


TATA RUANG
Q: Bicara soal RTRW, akademisi melihat seperti apa?

A: Budi – Bicara Tata Ruang itu kompleks. Kita harus tahu dulu mana kawasan hutan dan yang mana bukan kawasan hutan. Di Samarinda, kawasan hutan yang ada itu hanya di Taman Borneo (Eks Kebun Raya Unmul, Samarinda) saja. Jika berkaca dengan luas Kota Samarinda, kawasan hutan memang sangat kecil.

Di dalam aturan Tata Ruang, dalam satu wilayah atau daerah setidaknya harus menyisakan 30 persen kawasan yang bervegetasi alami. Vegetasi alami tidak hanya hutan saja, bisa juga kawasan rawa-rawa, kawasan vegetasi kecil yang kondisinya tidak boleh diapa-apakan lagi.
Kemudian apa yang terjadi dengan Kota Samarinda, memang Tata Ruang Samarinda baru-baru saja dikerjakan dengan serius. Tata Ruang Samarinda pertama keluar itu pada tahun 1999, kita sama-sama tahu pada waktu itu segala sesuatunya belum berjalan dengan baik, bahkan menurut saya cukup mengerikan di era itu.

Kemudian tahun 2004, baru Samarinda memiliki Tata Ruang yang sudah mulai mengikuti peraturan. Tapi belum maksimal. Karena memang penempatan vegetasi alami yang seharusnya ada, penentuan penempatannya belum cermat.

Bicara tahun 2020, Tata Ruang Samarinda sudah mulai bagus. Meskipun memang terbilang masih belum sempurna bagi kita yang perduli terhadap lingkungan. Contohnya saja Bandara APT Pranoto, bandara itu berdiri di kawasan rawa panjang, yang dulunya menjadi tempat air.

Q: Pemerintah Daerah seharusnya bisa memilih lokasi lain ya untuk bandara?
A: Budi – Masalahnya bukan memilih, tapi penunjukan wilayah tersebut merupakan wujud efisiensi pengeluaran daerah. Selain itu, wilayah datar dan panjang di sana juga menjadi satu alasan dipilihnya lokasi itu.

Q: Samarinda ini punya Universitas Mulawarman. Salah satu Fakultas yang digemari adalah Kehutanan, lantas bagaimana kontribusi Unmul ini terhadap Pemerintah Daerah?

A: Budi – Selama ini memang, kami selalu coba terlibat dalam proses yang menyangkut masalah lingkungan. Salah satunya kami ikut terlibat menjadi tenaga ahli untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), fungsinya yaitu jika KLHS ini tidak benar, maka Peraturan Tata Ruang itu tidak bisa disahkan. Jadi ini merupakan instrumen penting dalam penentuan Tata Ruang daerah.
Kami sudah dilibatkan, dan kami sudah memberikan masukan-masukan yang terbilang keras, guna menyelamatkan alam kita.

Satu lagi, kita juga telah menyusun kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kita ingin melihat, seberapa besar suatu ekosistem itu bisa menyediakan air, menyediakan pangan, mengendalikan iklim dan beberapa bidang lain yang jumlahnya ada 20.

Jawaban dari kajian tersebut, untuk menyediakan air bersih Kota Samarinda ini sudah susah payah. Sehingga sangat perlu dipikirkan terhadap upaya pengelolaan air tersebut.

Q: Apakah rekomendasi akademisi Unmul ini sudah dijalankan oleh pemerintah?

A: Budi- Nah, itu. Sepertinya tidak.


LANGKAH AWAL
Q: Untuk memperbaiki kondisi saat ini, apakah kawasan yang seharusnya terendam itu dikembalikan lagi atau lebih baik dikonversikan ke wilayah lain?

A: Budi – Jika kita coba mengembalikan ke kondisi semula, tentunya akan sulit. Bahkan biayanya cukup mahal karena akan membayar ganti rugi dan lain-lain. Yang bisa kita lakukan, yaitu kita deliminasi dulu lokasi mana yang masih menjadi lokasi penyimpanan air, kemudian ditetapkan sebagai kawasan yang harus dilindungi.
Kemudian wilayah yang sudah rusak, yang tidak memiliki vegetasi dan tanahnya sudah terbongkar bekas batu bara, dikembalikan dulu seperti semula. Minimal ditanami ulang supaya ada vegetasinya.

Terakhir, Zero Delta Q Policy. Artinya, kita melarang kegiatan pembangunan itu menimbulkan tambahan limpasan air. Contohnya, suatu daerah itu merupakan kawasan yang alami dengan limpasan air sebesar 750 kubik. Jika kemudian ada bangunan, jumlah limpasan air tidak boleh lebih dari angka semula. Caranya bermacam-macam, bisa membangun atau teknik apapun, agar tidak melebihi limpasan awal.

Q: Bagaimana Mas Kris?

A: Krisdiyanto – Sebenarnya yang paling utama, selama saya menganalisa banjir Samarinda, yaitu soal Mitigasi. Mitigasi yang gagal, bisa mengakibatkan nyawa melayang. Tahun ini saja, Samarinda sudah kehilangan 4 orang akibat banjir yang terjadi.

Ini penyebabnya macam-macam, ada yang tersetrum, lambat evakuasi dan lain-lain. Itu karena memang early warning system kita belum berjalan baik. Jika kerugian materi bisa dicari, sementara bagaimana dengan kehilangan nyawa, yang tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Saya banyak menyampaikan ke sejumlah pihak, untuk menyiapkan minimal setiap RT memiliki satu kapal untuk evakuasi. Selain itu, rumah panggung atau rumah aman, yang dapat digunakan untuk dapur umum atau kondisi darurat lainnya.

Pengalaman saya mendistribusikan makanan kepada korban banjir yang masih bertahan di rumahnya, lokasinya cukup jauh. Bahkan waktu distribusi makanan dari dapur umum menuju ke penerima bantuan bisa sampai 30 menit.

Q: Terakhir, sampaikan tiga kata untuk banjir Samarinda?

A: Budi – Lindungi, selamatkan dan sejahterakan.
Lindungi, yang dilindungi itu kawasan untuk meresap dan menyimpan air. Selamatkan, utamanya menyelamatkan masyarakat yang terkena dampak banjir. Sejahterakan, sejahterakan masyarakat yang saat ini cukup menderita karena banjir.

A: Krisdiyanto – Samarinda Kota Tepian (Teduh Rapi Aman dan Nyaman).
Teduh kita bicara ekosistem. Rapi kita harapkan Tata Ruangnya kotanya tertata rapi. Aman, nah ini yang penting agar masyarakat tetap terselamatkan dari banjir. Dan yang terakhir nyaman, dengan terjaganya kerapian dan keamanan tadi, akan tercipta kenyamanan bagi masyarakat. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*