Konsumen Borneo Paradiso Harus Dilindungi

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Pengembang perumahan elit, Borneo Paradiso sampai hari ini belum memberikan informasi berkaitan perkara yang membelitnya. Sejumlah warga kompleks perumahan yang tak jauh dari Bandara Sepinggan itu belum berani bicara banyak.

“Saya harus koordinasi dulu dengan pihak pengurus RT karena kami belum dapat info yang jelas dari pihak Cowell dan belum ada pengumuman resmi,” kata Siti Nurbaya. Ketua RT yang akrab disapa Nunuy ini telah menempati kawasan hunian terpadu sejak 2009.

Sedangkan warga lainnya, yang minta namanya disamarkan mengaku telah mendengar informasi perkara pailit sejak tiga bulan lalu. “Banyak dibahas di grup WA warga,” kata pria yang tinggal sepuluh tahun. Ia menggambarkan warga tak terpengaruh atas kondisi pengembang. “Karena banyak yang sudah lunas dan memegang sertifikat atas mama pribadi.”

Kecemasan timbul dari warga yang belum memegang sertifikat, yang menurutnya, “jumlahnya hanya 30 persen.”

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

Dihubungi terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Timur, Piatur Pangaribuan menyarankan para konsumen PT Cowell Development Tbk, melakukan intervensi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Langkah itu dilakukan untuk mengamankan aset atau hak konsumen yang telah melakukan transaksi.

“Karena saat ini sudah ada putusan pengadilan niaga, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan permohonan intervensi,” kata doktor hukum itu. Intervensi yang dia maksud bertujuan mengamankan aset yang mereka milioi, supaya tidak masuk dalam objek pailit.

Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Balikpapan ini mengatakan, permohonan intervensi bisa diwakilkan kepada tiga orang warga. “Karena hakim pasti sudah menunjuk kurator. Mereka saya kira hanya akan mewakili pemohon,” imbuh Piatur.

Dengan begitu, dikhawatirkan, kuator yang ditunjuk hanya akan mewakili kliennya saja. “Jangan sampai, konsumen yang sudah melakukan transaksi, tidak diakui haknya, dan dianggap objek pailit.”

Menurut Piatur, sejauh ini belum ada pengaduan konsumen yang merasa dirugikan atas perkara tersebut. “Kami, YLKI siap menerima pengaduan apabila ada konsumen perumahan yang dirugikan oleh pengembang. Akan tetapi memang sejauh ini belum ada pengaduan yang masuk,” ujar Piatur.

Pada Senin, (13/7) Disway Kaltim mendatangi kantor manajemen Borneo Paradiso. Perumahan yang dikembangkan PT Cowell Development Tbk di Balikpapan. Kantor itu berada di ujung komplek. Di deretan gedung perkantoran yang dibangun developer kenamaan itu.

ucapan pemkab mahulu

Di hadapan bangunan dua lantai itu, terparkir sejumlah kendaraan. Suasana kantor tampak normal. Di salah satu ruangan terlihat seorang staf sedang melayani konsumen. Ruangan di sebelahnya, nampak dari kaca bening sedikitnya tiga orang berpakaian rapi sedang duduk berhadapan. Terlihat dari gesture mereka sedang berbincang serius. Di ruangan yang lain, media ini menemui seorang security. Dan meminta izin untuk melakukan wawancara dengan salah satu pihak manajemen PT Cowell Development Tbk. Ia tak langsung mempersilahkan.
“Tunggu sebentar, saya konfirmasi dulu,” kata security itu.

Ia kemudian masuk ke dalam ruangan. Menemui seseorang. Tak lama berselang ia kembali dan menyampaikan, pihak manajemen belum bisa diwawancara.
“Bosnya sedang di Jakarta. Rencananya hari Kamis nanti baru kembali ke Balikapapan. Nanti silahkan ke sini lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Disway Kaltim mendatangi kantor marketing Borneo Paradiso. Yang juga berada di dalam komplek. Namun, di tempat itu, tidak ada seorang pun yang dapat dimintai keterangan.

Suasana di dalam komolek, pun terlihat normal. Warga perumahan elit itu beraktifitas sewajarnya. Sejumlah kantor, toko, retail tetap dan restoran yang berada di dalam komplek itu tetap dibuka.

Seperti Kasus Lain

Apa yang menimpa Borneo Paradiso sepertinya belum akan seperti dengan kasus kepailitan PT. Pelangi Putra Mandiri dan Yunan Anwar.

Menurut catatan Praktisi hukum dan Kurator kepailitan di Balikpapan Yudi Akhiruddin, kaus ini mengingatkannya pada sengketa yang dialami PT. Pelangi Putra Mandiri/Yunan Anwar.

Dalam perkara itu selain konsumen adapula kontraktor yang mengajulan pailit karena tagihannya dibayar melalui tukar guling rumah. Akan tetapi tak kunjung menerima sertifikat kepemilikan.

Bahkan beberapa konsumen yang lainnya telah menempati rumah yang menjadi harta atau boedel pailit sedangkan angsuran ke bank terus berjalan tiap bulannya.

“Apabila tidak membayar angsuran akan menjadi catatan collectifitas di Bank Indonesia sedangkan apabila melanjutkan pembayaran,tidak ada kepastian akan memperoleh sertipikat,” ungkap Yudi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan pernyataan pailit diajukan Multi Cakra Kencana Abadi. Dengan Termohon PT Cowell Development, Tbk.   Perkara itu teregister pada 17 Juni 2020 dengan nomor perkara 21/pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Pada tanggal yang sama, PT Mega Sukses Bersama mendaftarkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan termohon yang sama. Untuk perkara kedua ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberi register 154/pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam putusan yang diketok 1 Juli 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon. (rul/das/yos)

Saksikan video menarik berikut ini: