PKPU Tahapan Pilkada 2020 Diketok, Empat Larangan Metode Kampanye Dihilangkan

SAMARINDA, DiswayKaltim.com – Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 telah disahkan. Dan resmi berlaku. PKPU itu resmi ditetapkan pada 6 Juli, kemudian diundangkan pada 7 Juli.

“Sudah ada. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan atau Wali Kota dan Wawali Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19,” kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Disway Kaltim, Kamis (9/7/2020).

Sejak diundangkan, aturan yang menghendaki pelaksanaan tahapan pilkada memperhatikan protokol kesehatan itu, langsung disosialisasikan. “Begitu diundangkan, langsung disosialisasikan. Dan akan terus dilakukan KPU beserta jajaran agar diketahui dan dijadikan acuan semua pihak dalam penyelenggaraan tahapan,” katanya.

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

PKPU tersebut berisi 13 bab. Dengan 98 pasal. Mengatur tata cara tahapan dan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Salah satu yang diatur, metode kampanye.

“Itu, untuk kampanye, ada bab sendiri. Bab VI. Diatur mulai dari pasal 57. Itu ada di situ. Kampanye dilakukan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan daring, debat publik, penyebaran bahan kampanye kapada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media,” bebernya.

Dalam pasal 57, ada juga metode kampanye yang bisa dilakukan dengan tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, rapat umum, kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, peringatan ulang tahun partai dan melalui daring.

  • kpu kutim1
  • kpu kutim2
  • kpu kutim3

Untuk rapat umum, dalam pasal 64 disebutkan, diupayakan melalui media daring. Bila tak dapat dilakukan di media daring, bisa dilakukan di ruang terbuka. Di antaranya dengan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Misalnya, waktu rapat umum dimulai pukul 09.00-17.00 waktu setempat. Kemudian membatasi jumlah peserta, paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang terbuka.

Untuk bab yang mengatur kampanye, ada sedikit perubahan dari draf rancangan PKPU itu, yang diterima Disway Kaltim sebelumnya. Yaitu mengenai metode-metode. Pada draf rancangan, ada 4 metode kampanye yang dilarang. Yaitu mengadakan kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan dan kegiatan sosial. Sementara dalam PKPU yang sah, itu dihilangkan.

Dijelaskan mantan anggota Bawaslu Bali itu, PKPU yang sah telah melalui proses, mulai dari FGD hingga uji publik, kemudian dikonsultasikan ke DPR dan gugus tugas COVID-19.

Sehingga termasuk dihilangkannya pelarangan tergadap 4 metode itu, sudah benar-benar melalui kajian dengan berbagai masukan dari pihak-pihak tersebut.
“Itu (masuk) bentuk kampanye lainnya yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Kalau yang sebelumnya itu (pelarangan) kan masih rancangan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan waktu disahkannya PKPU ini, mengalami sedikit keterlambatan. Diakui komisioner KPU itu. “Idealnya, diundangkan lebih awal (Juni). Namun karena banyak hal baru yang sangat penting dan prinsip, maka diperlukan waktu dalam proses pembentukannya,” tambahnya.

Penekanan lain disampaikan I Dewa Raka Sandi, dengan berlakunya PKPU ini, aturan induk alias aturan tentang pilkada dan kampanye lainnya masih berlaku. Di antaranya, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 2 Tahun 2017, dan PKPU No. 4 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam pasal 98 PKPU No. 6 yang baru disahkan itu. (sah/dah)

Berikut 4 metode kampanye yang dilarang dalam draf PKPU, kini dihapus:

  1. Menggelar kegiatan kebudayaan. Berupa pentas seni, panen raya dan atau konser musik.
  2. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai.
  3. Perlombaan.
  4. Kegiatan sosial. Berupa bazar, donor darah, dan atau hari ulang tahun.
kpu kukar

Saksikan video menarik berikut ini: