Mengutik Upah Giling

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan untuk membangun pabrik pengolahan padi. Rice milling unit (RMU). Dikelola langsung melalui Perusahan Umum Daerah (Perumda). Pengusaha lokal meradang. Menjadi pesaing baru. Lalu bagaimana nasib petani?

——————

KAJIAN serta rancangan peraturan daerah (raperda) terkait RMU hingga saat ini juga terus dibahas. Namun begitu, program tersebut menuai penolakan dari masyarakat. Salah satunya ialah masyarakat yang tergabung di Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi). Totalnya ada 58 pengusaha.

“Kenapa pemerintah mengadakan alat yang kapasitasnya besar. Padahal di PPU ini tidak kekurangan alat. Itu yang kami takutkan, usaha kami mati,” ujar Hamim Tohari, salah satu pengusaha penggilingan padi, ketika ditemui Rabu (8/7).

Mereka menduga akan terjadi persaingan yang tidak sehat, antar pengusaha lokal dan Perumda yang mengelola penggilingan berbasis rice milling unit (RMU) ini. “Kalau Perumda itu hidup, kita yang mati. Kalau kita hidup, perusda itu yang mangkrak. Kecuali ada penambahan areal tanam, beda hasilnya,” katanya.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan dasar studi yang digunakan dalam perencanaan ini. Hari, sapaannya menyebutkan, hingga saat ini juga masih kekurangan gabah untuk diolah. Belum lagi jika ditambah dengan adanya pabrik milik pemerintah.

“Kapasitas yang ada di Babulu sudah lebih dari cukup. Kalau ada alat baru, bisa jadi nanti akan terjadi kompetisi yang tidak sehat,” jelasnya.

Pelaku usaha yang tergabung dalam Perpadi itu meminta, adanya kerja sama yang terbangun antara Perpadi dan Perumda. Jika pemerintah tetap berkeinginan untuk membangun pabrik ini. “Kita dilibatkan dalam perembukan, dan untuk mensejahterakan petani, kita pasti mendukung,” katanya.

Senada, Sekretaris Perpadi, Buchari menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih kesulitan dalam mempertahankan usaha penggilingan ini. Ia mengatakan, jika kualitas yang mereka hasilkan masih kurang, maka seharusnya pemerintah merencanakan untuk mendukung hal itu.

“Apalagi anggaran yang digelontorkan ini besar. Kami sangat berterimakasih, tapi jangan dengan cara bersaing seperti ini. Harusnya bermitra,” ungkapnya.


Hal yang paling sering dialami pelaku usaha, ialah permodalan. Itu yang menyebabkan pihaknya kalah bersaing dengan pengusaha dari luar daerah. Yang mau membayar lebih. “Modal kerja kami sangat terbatas. Kami hanya bermitra dengan bank, tapi terbatas,” ucap Buchari.

Terkadang, keterbatasan petani juga turut mereka tanggung. Semisal petani meminta bantuan untuk kebutuhan pupuk atau biaya operasional saat panen. “Ini buka ijon. Tapi kami membantu mereka karena mereka memerlukannya. Lalu sebagai gantinya kami ambil gabah mereka. Itu juga sesuai harga yang kami sepakati,” jelasnya.

Untuk gabah dari petani, 58 pengusaha yang ada di Kecamatan Babulu sudah memiliki kesepakatan harga bersama dengan petani. Yaitu Rp 3.700 per kilogramnya. “Sesuai arahan Bulog, 3.700 gabah kering panen dari sawah,” katanya.

Buchari menyebutkan, pihaknya hanya mendapatkan untung bukan dari hasil penjualan beras. Namun hanya dari upah penggiling sekira Rp 200 per kilogramnya. “Jadi kami dari penggilingan tidak mendapat keuntungan dari penjualan beras. Hanya upah giling saja,” ungkapnya.

Belum lagi soal pekerja yang mereka minta. Dalam sekali kerja, penggilingan membutuhkan 18 pegawai. Untuk menjemur, tukang giling, tukang angkut dan lainnya. “Jika kami juga tidak berjalan, mereka juga jelas menganggur. Itu juga kerjanya hanya masa panen saja. Selama dua bulan. Sisanya mereka cari pekerjaan lain,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengajak pemerintah untuk membangun kerja sama yang baik. Mereka ingin dilibatkan. “Kalau pemerintah lewat perusda mengambil barang dari kita sesuai dengan standar yang diinginkan, kami siap saja menyanggupi,” tandasnya.

Pengusaha lainnya, Kasmidi menambahkan berbagai kerja sama bisa terjalin. Semisal perumda mengambil beras dari rice milling milik pengusaha lokal. “Kami mendukung saja program pemerintah untuk membuat brand lokal dari PPU. Tapi tidak dengan membangun penggilingan,” sebutnya.

MELIHAT POTENSI

Asisten II Bidang Ekonomi, Ahmad Usman mengungkapkan pabrik RMU itu akan dikelola oleh salah satu Perumda milik Pemkab PPU. Yaitu Perumda Penajam Benuo Taka (PBT). Adapun saat ini, Raperda terkait penyertaan modal Pemkab PPU sebesar Rp 26 miliar telah disetujui untuk dibahas oleh Pemkab dan DPRD PPU, Selasa (7/7).

Anggaran itu, jelas Usman, akan dipergunakan agar perumda ini bisa berjalan. “Sebagian untuk pembebasan lahan untuk gudang, untuk mesin juga, beli gabah, termasuk operasional. Pokoknya agar bisnisnya bisa berjalan,” jelasnya.

Usman menegaskan, proses pembahasan masih belum final. Pihaknya akan terus melakukan pengkajian lebih lanjut terkait hal ini. Utamanya, ialah untuk mengoptimalkan potensi dari hasil sumber daya alam (SDA) dari sektor pertanian. Dengan tujuan agar ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Potensi dari persawahan ini luar biasa. Tapi sampai saat ini pemerintah belum mampu mendapatkan kontribusi PAD,” sebutnya.

Di satu sisi pula, pemerintah ingin mensejahterakan petani. “Karena di sana juga ada banyak penggilingan padi. Tapi juga banyak padi yang langsung dijual keluar,” ungkap Usman.

Pasalnya, tak sedikit gabah yang dihasilkan petani di PPU justru pergi ke luar daerah, dan kembali berbentuk produk lain dengan harga jual lebih tinggi. Selain itu, ia juga memastikan pemerintah akan melibatkan tiap stakeholder dalam pembahasannya. Hanya saja, proses saat ini masih di awal.

“Untuk pengusaha penggilingan yang ada tetap berjalan. Bisa nanti berbentuk pola kemitraan dengan perumda. Intinya perumda mengelola kegiatan yang belum tersentuh oleh pengusaha lokal itu,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Surito menjelaskan latar belakang usulan ini ialah mengantisipasi fluktuasi harga gabah di tingkat petani, saat panen raya. Karena cenderung harga gabah saat panen raya rendah dibeli dari petani.

Oleh karena itu, Pemkab berinisiatif untuk membantu persoalan petani. Makanya ada rencana untuk menampung produk petani dengan harga yang ideal. “Selama ini gabah kita langsung ke luar daerah. Ke Balikpapan, Bontang, Samarinda bahkan sampai Banjarmasin,” katanya.

Kemudian, Surito menjelaskan pasar beras bukan merupakan komoditi yang spesifik diurusi negara. Jadi berlaku pasar bebas.

Untuk memberikan kepastian harga saat panen, maka pemerintah pusat melalui Bulog menetapkan harga untuk gabah dari petani harus dibeli Rp 4.500. “Tapi harga di tingkat petani tidak tercapai. Padahal itu harga yang harus ditaati. Di pasaran hanya Rp 3.700,” ungkapnya.

Oleh karena itu, persoalan ini diakomodasi oleh pemerintah. Adapun mekanisme manajemen rice milling itu masih akan dibahas lagi. “Kira-kira kapasitas yang akan dikelola itu hanya 1.000 sampai 2.000 hektare sawah,” ujar Surito.

Untuk diketahui, total fungsional sawah yang ada di PPU ada sekira 23.000 hektare. Yang produktif 18.000 – 21.000 hektare. “Karena ada yang satu kali panen, ada yang dua kali panen. Sedangkan di Babulu saja ada 7.500 hektare,” ujarnya.

Untuk rata-rata hasil sekali panen di PPU rata-rata 4,2 ton per hektare. Lebih lanjut, ia menjelaskan manajemen yang akan berjalan rencananya akan bermitra langsung dengan petani. “Master plan yang disusun, upaya untuk kontrol harga. Yang pasti tidak mungkin ada program ini disusulkan tanpa ada kajian,” demikian Surito. (rsy/dah)

Saksikan video menarik berikut ini: