Lemahnya Tata Kelola Sumber Daya Lahan

Pemerataan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia akhir-akhir ini mengalami berbagai persoalan dengan adanya Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang. Sumber daya lahan yang dianggap sebagai sektor yang paling penting dalam penataan agar terwujudnya pemerataan yang diharapkan oleh pemerintah. Tujuan yang dibayangkan memang memiliki konsekuensi lingkungan menjadi baik dan nyaman untuk ditempati masyarakat. Namun sekiranya semua belum berjalan sesuai regulasi dengan banyak timbulnya isu-isu reforma agraria yang berkepanjangan. Sebenarnya reforma agraria secara sederhana dapat dijadikan tombak dalam penataan terhadap struktur penguasaan, maupun kepemilikan lahan, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan sebagai wacana pembangunan nasional. Konflik agraria rentan terjadi pada masyarakat adat dimana penindasan menjadi akar masalah ketimpangan sosial dan ekonomi serta kebijakan masyarakat adat yang berbeda dengan apa yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai contoh penataan seperti yang dilakukan di Bandung mengenai perencanaan pembangunan rumah deret Tamansari ini tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria. Pemerintah Kota Bandung sebagai pelaksana reforma agraria secara prosedural tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terlebih bahwa rencana pembangunan rumah deret Tamansari yang sekarang masih ditinggali warga dulunya lahan kosong yang sekarang sudah ditempati untuk hunian warga. Pemerintah Kota Bandung bersikeras menggusur rumah warga yang dijadikan objek pemerataan lahan malah dianggap sebagai perampasan. Bagaimana tidak, pemkot tidak memiliki klaim hukum seperti setidaknya ada klaim Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan terhadap lahan yang akan dikelola. Status quo atas kememilikan lahan oleh warga telah diakui secara legal yang dimanfaatkan warga untuk tempat tinggal, sedangkan pemkot tidak ada kepemilikan legal yang dapat mengelola lahan secara hukum. Sehingga terkesan merampas hak warga, karena pemkot juga melibatkan kelompok polisi yang selalu berakibat kericuhan antara warga dan pihak aparat negara.

Hal ini menjadi bukti buruknya implementasi reforma agrarian, sebab konflik yang terus menerus belum ada titik terang walaupun pernah ada penyelesaian secara mediasi. Tak hanya itu sebenarnya klaim masyarakat terhadap lahan huniannya hanya sebatas status quo yang menjadikannya akar masalah konflik agrarian yang terjadi dimana-mana.

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

Isu reforma agraria sebenarnya dapa diawali dengan memprioritaskan penataan aset-aset daerah secara baik dan sesuai prosedural. Informasi yang sampai kepada masyarakat yang berkaitan juga diharapkan tidak ada kesalahpahaman dimana reforma agraria yang dianggap baik dalam tata kelola lingkungan malah dianggap masyarakat sebagai bentuk penindasan dan penghilangan hak untuk mempunyai tempat tinggal. Semangat penataan lahan menjadi surut karena pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap pemerintah penyelenggara yang sewenang-wenang dan tidak membicarakannya melalui ittikad baik agar terciptanya tujuan yang saling menguntungkan. Dalam konflik agraria yang terjadi aparat yang bertugas selalu menyalahgunakan wewenangnya, memberikan izin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam dengan tidak menghormati keberagaman hukum hak tenurial masyarakat yang berujung dengan pelanggaran HAM.

Aparat negara yang melakukan tindakan sewenang-wenang atas penguasaan kembali tanah yang akan dikelola menyebabkan rasa tidak kepercayaan masyarakat terhadap jaminan yang diberikan pemerintah atas tujuan diadakannya pengelolaan dan penataan lahan. Kepastian hukum yang masyarakat rasakan kebanyakan dalam isu konflik agraria belum sampai pada benak mereka. Aturan hukum yang mengatur reformasi agraria dalam penataan sumber daya lahan harus dilihat secara konsisten dan sinkron dengan regulasi yang ada dalam aturan hukum di bidang pertanahan, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengenai sumber daya alam yang tidak terlepas dengan khususnya bidang pertanahan yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai payung hukum atas semua pelaksanaan urusan pertanahan.

Tata kelola sumber daya atas lahan di Indonesia belum semua dapat terealisasikan karena masyarakat yang belum teredukasi secara komprehensif atas dampak baik yang akan diberikan pemerintah, bahwa dengan banyaknya isu konflik agraria menimbulkan pernyataan lemahnya tata kelola lahan di Indonesia. Karena yang masyarakat lihat adalah hanya kesewenang-wenangnya aparat negara yang merampas lahan mereka dimana sebenarnya jika dikembalikan dengan aturan prosedurnya aparat negara tidak akan bertindak sampai melanggar HAM. Semua itu harus ada prinsip kehati-hatian dan membutuhkan partisipasi masyarakat dengan mengutarakan apa yang mereka minta.

  • kpu kutim1
  • kpu kutim2
  • kpu kutim3

Perencanaan pengelolaan lahan atas lingkungan hidup yang baik akan menjamin kehidupan masyarakat, kebutuhan negara, dengan mengambil partisipasi warga negara Indonesia sendiri untuk andil dalam proses pelaksanaan, pengawasan, dan persiapan agar nantinya hasil yang diperoleh atas pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Masyarakat masih cenderung belum melakukan perencanaan secara partisipatif dan transparan, serta pertanggungjawaban yang harus didapatkan juga masih rendah. Kembali lagi pada subyek yang bertindak sebagai pelaku utama yakni sumber daya manusianya lebih ditekankan untuk mengetahui regulasi dan dapat direalisasikan sesuai apa yang diharapkan masyarakat demi menjunjung tinggi kesejahteraan agar terciptanya negara yang maju berdasarkan prinsip keadilan. (*/Mahasiswa S2 Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia)

 

kpu kukar

Saksikan video menarik berikut ini: