Tak Efektif, Tim Pengawas SPBU Dibekukan Bupati

Bupati Berau Muharram saat meninjau antrean panjang di SPBU, beberapa waktu lalu.(ZUHRIE)

TANJUNG REDEB, DISWAY – Hanya 2 bulan berjalan, tim pegawas distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah dibekukan oleh Bupati Berau Muharram. Kepastian pembekuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, lantaran keberadan tim pengawas yang tidak efektif.

Selain itu, menurut Agus, keputusan pembekuan tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, melihat ada konsekuensi yang harus diterima, yakni pendanaan yang dikeluarkan daerah dengan pemberian honor bagi anggota tim terpadu yang bekerja di lapangan.

  • sang badar
  • andirus
  • zairinsarwono

“Nanti honor sudah diterima anggota tim, tetapi hasilnya tidak efektif tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga karena alasan itu, oleh Bupati dibekukan sejak Oktober lalu,” ujarnya.

Meski telah dibekukan, Pemkab masih mencari opsi lain dalam upaya mengatasi persoalan BBM di Bumi Batiwakkal, yang diakui Agus, sangat kompleks. Secara pribadi dia menilai, fenomena antrean dan kelangkaan BBM ada hubunganya dengan ketersediaan stok BBM dan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU), serta jam operasional.

“Kalau kami lihat di daerah lain pengecer itu ada, tapi tidak ada antrean panjang. Jadi akar masalahnya kalau di Berau saya melihat kenapa ada antrean? penyebabnya stok BBM yang terbatas dari Pertamina Jober Berau,” tegasnya.

  • kpu kutim1
  • kpu kutim2
  • kpu kutim3

Untuk itu, menurut Agus, sudah saatnya Pertamina menambah kuota BBM setiap SPBU. Dari penambahan pasokan BBM itu, akan berakibat kepada jam operasional yang relatif lebih lama dari saat ini.

Dengan begitu, juga mampu mengurai antrean panjang yang selama ini selalu terjadi. Dan masyarakat tidak akan resah kepada para pengetap, apabila di SPBU tidak terjadi antrean.

“Selama ini yang jadi masalah itu bukan pengetapnya, tetapi antrean yang terlalu panjang,” jelasnya.

Agus menyarankan kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), membuka SPBU sendiri, khusus bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan danya SPBU khusus bagi ASN, pasti nanti akan berkurang jumlah pembeli ke SPBU swasta.

“Ini hanya saran saya, tetapi keputusan akan tetap ada di Pertamina. Apakah bisa menambah kuota atau menambah SPBU?. Namun Pemkab juga akan tetap mencari solusi terbaik terkait persoalan ini,” tandasnya. (*/zuh/app)

kpu kukar

Saksikan video menarik berikut ini: